Pemerintah Daerah Selalu Nikmati Dana Otsus

Cuplik.Com - Jakarta - Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung mengungkapkan, konflik di Papua yang selama ini terjadi merupakan bentuk kekecewaan rakyat terhadap ulah pemerintah. Pasalnya alokasi anggaran dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk daerah seringkali disalahgunakan oleh pemerintah yang sedang berkuasa di daerah.

"Ketika dana Otsus (Otonomi Khusus) yang diturunkan oleh pemrintah pusat tidak sampai ke masyarakat, dan itu dananya besar. Seringkali dana Otsus hanya dinikmati para pemegang kekuasaan di daerah," ujar Pram di Jakarta, Senin (31/10/11).

Menurutnya, Papua sebagai salah satu contoh daerah yang warganya melampiaskan rasa kecewa, pemerintah perlu melakukan pendekatan, bukan hanya sekadar melalui kekerasan atau militeristik, karena tidak akan menyelesaikan persoalan tersebut. Namun pendakatan transparan dan terbuka yang bersifat humanis kepada kelompok yang ada di masyarakat Papua juga perlu dilakukan.

"Dan itu yang menyebabkan kelompok yang mengalami kekecewawan kepada pemerintah pusat dan daerah adalah kelompok yang selama ini cukup dekat dengan masyarakat. Kelompok yang menampung aspirasi masyarakat," paparnya.

Ia menegaskan, yang paling utama dalam pendekatan ini pemerintah harus sabar dan segera melakukan diplomasi secara serius ke internasional.

"Karena jangan sampai kita mengalami keterlambatan, karena Papua sangat berbeda dengan Aceh kondisinya," jelasnya.

Menurut Pram, apapun Papua secara geopolitik dan geostrategic, Papua punya kekayaan alam yang luar biasa. Sehingga hampir semua negara yang mempunyai kekuatan dunia saat ini melirik kepada Papua.

"Dan saya juga beberapa waktu lalu ketika berkunjung ke kongres Amerika, mereka juga menaruh perhatian khusus kepada Papua. Pertanyaannya lebih banyak kepada Papua dari pada daerah lain," ungkap Pram.

Terkait Ditanya apakah perlu ada tim khusus untuk mengawal Papua, Pram mengatakan, Persoalan utama dana otsus cukup besar sejak era pemerintahan Presiden Gusdur, Mega, hingga SBY. Tetapi lanjutnya yang dirasakan langsung oleh masyarakat Papua sangat kecil. Dan selama ini dana itu seakan-akan tidak bisa diaudit oleh pemerintah pusat.

"ketika dana tersebut sampai ke pemerintah daerah langsung menjadi milik kelompok dan perorangan yang dekat dengan kekuasaan. Ini yang kemudian membuat masyarakat Papua makin kecewa," paparnya

"Saya melihat dengan presiden menunjuk Pak Darmono untuk mempercepat pembangunan Papua, mungkin di tingkat awal bisa membantu. Tapi kalau dia tidak bisa mensinergikan pemerintah daerah dengan kelompok-kelompok yang sekarang ini kecewa, maka tidak terlalu banyak artinya," tandasnya.