Penghapusan Remisi Koruptor Jadi Alat Pencitraan SBY

Cuplik.Com - Jakarta - Pemerintah dinilai memanfaatkan moratorium (penghapusan) remisi bagi terpidana koruptor untuk dijadikan alat pencitraan baru bagi SBY, seharusnya jika pemerintah serius maka perlu merevisi dan dipermanenkan dalam undang-undang tentang pemberian remisi, sehingga pemerintah tidak terkesan cuap-cuap belaka.

Hal itu diungkapkan oleh Anggota Komisi Hukum DPR RI, Bambang Soesatyo, Selasa (1/11/11). Menurutnya, jika tidak direvisi dan kemudian remisi itu diberikan maka bisa mengakibatkan pelanggaran HAM karena melanggar hak terpidana.

"Kalau memang serius segera wujudkan dengan mengubah undang-undang tentang pemberian remisi yang merupakan hak-hak terpidana. Jangan pula upaya pencitraan itu lalu melanggar HAM karena UU belum diubah," ujar politisi dari Fraksi Partai Golkar itu..

Bambang juga mengaku dirinya termasuk pihak yang setuju adanya penghapusan (moratorium) remisi bagi koruptor. Namun harus jelas parameternya agar tidak menimbulkan persoalan baru adanya pilih kasih atau ketidakadilan.

"Saya yakin, penghapusan remisi bagi koruptor itu bisa sedikit menurunkan minat oknum birokrat melakukan korupsi. Karena itu, penghapusan remisi sebaiknya dipermanenkan dalam kebijakan atau politik hukum pemerintah. Tak cukup jika statusnya hanya moratorium, apalagi hanya untuk pencitraan," jelasnya.
 
Bahkan, lanjutnya, setelah penghapusan remisi itu, tekanan terhadap perilaku korup di negara ini harus diperluas. "Karena korupsi semakin merajalela, SBY harus progresif dalam memerangi para perampok uang negara," tegasnya.
 
Dia menilai makna pendekatan baru adalah mempertajam dan memaksimalkan efek jera. Semua sanksi yang tersedia saat ini tidak berhasil menumbuhkan efek jera. Kalau negara tidak berani memberi sanksi maksimal bagi terpidana koruptor, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia akan terus mempermalukan segenap warga bangsa.
 
"Selain menghilangkan remisi bagi koruptor, perlu pula dicari terobosan hukum agar korps hakim memiliki payung hukum untuk menjatuhkan vonis maksimal bagi koruptor yang terbukti merampok uang negara. Selama ini, hukuman bagi koruptor sangat variatif dan cenderung ringan," paparnya.
 
Untuk itu, Bambang menyarankan terobosan lain yang patut dikaji, yakni merampas kembali kekayaan negara yang dirampok para koruptor.

"Kekayaan yang bersumber dari korupsi patut dirampas, karena pada hakikatnya bukan menjadi hak koruptor.  Hak rakyat yang dirampok koruptor harus dikembalikan kepada rakyat melalui negara," tandasnya.