Demokrasi Masih Berpihak Pada Elit Politik

Cuplik.Com - Jakarta - Lahirnya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam sistem ketata-negaraan Indonesia masih mempunyai kewenangan yang lemah, sehingga tidak terjadi 'balancing of power' yang menyebabkan demokrasi Indonesia masih berpihak pada elit politik dan belum berpihak pada penguatan terhadap rakyat.

Hal itu diungkapkan oleh Mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, Khofifah Indar Parawansa dalam acara diskusi 'Dialog Kenegaraan' dengan tajuk "Sistem presidnsial cita Rasa Parlementer" di gedung DPD RI, Rabu (2/11/11).

"Lahirnya DPD tidak lahir setengah hati. Kemudian diteruskan kewenangannya melalui undang-undang, tetapi tidak diberikan secara powerfull," ujarnya.

Meski, lanjutnya, DPD dilahirkan secara serius namun pada dataran 'balancing of power' (kekuatan seimbang antara DPD dan DPR) tidak ada, karena DPD pada saat memberikan rekomendasinya baik terkait UU ataupun pencalonan eksekutif tidak akan berpengaruh apapun terhadap keputusan di DPR.

"Untuk itu harus dibangun keseimbangan power, bagaimana antara DPR dan DPD mempunyai kekuatan yang sama," tegasnya.

Ketika penguatan kepada DPD tidak dilakukan, menurut Chofifah, maka akan terjadi pencideraan terhadap demokrasi yang seharusnya berpihak kepada rakyat. "Demokrasi ini masih berpihak pada elit belum berpihak pada penguatan terhadap rakyat," katanya.

Dia mencontohkan dalam hal pembahasan APBN, seharusnya DPD dilibatkan dengan DPR karena DPD mempunyai kerja-kerja yang riil ke daerah. "Salah satu fungsi yang cukup kuat DPD harus dilibatkan dalam pembahasan anggaran," terangnya.

Alhasil, demi penguatan kewenangan oleh DPD, maka menurutnya isu untuk mengamandemen UU 1945 kelima menjadi sangat penting, dan segera dilakukan sebagai jalan memperkuat keberadaan DPD.

"Itu (amandemen kelima) untuk memperjelas jenis kelamin sistem ketatanegaraan di Indonesia seperti apa," tandasnya.