Jimly: DPD Dibubarkan Atau Diperkuat

Cuplik.Com - Jakarta - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie mengungkapkan bahwa saat ini fungsi DPD (Dewan Perwakilan Daerah) hanya membuang-buang waktu dan harapan rakyat, sehingga menurutnya DPD dibubarkan saja kecuali kewenangan DPD ditambah dan diperkuat.

"Berkaitan dengan DPD, saya sampai pada kesimpulan DPD dibubarkan saja, kecuali kewenangan DPD ditambahkan, karena kalau kondisi saat ini DPD membuang-buang waktu, membuang harapan rakyat. Namun jika tidak dibubarkan maka DPD harus diperbaiki," paparnya di suata acara diskusi di Gedung DPD RI, Rabu (2/11/11).

Menurutnya, dari 132 orang jumlah DPD, masing-masing Provinsi terdiri dari empat perwakilan, menurutnya harus ada pembagian tugas antara DPD dan DPR dengan sistem double chek, artinya tidak bisa dibagi-bagi kewenangannya, karena akan menimbulkan tumpang tindih.

"Dua-duanya harus disamakan dalam menentuan Undang-Undang, hanya pembedaan prosedur teknisnya yang harus dibedakan," terangnya.

Untuk itu, menurut Jimly Asshiddiqie, pintu utamanya adalah usulan amandemen kelima UUD 1945, untuk membenahi kewenangan DPD.

Selain itu, Jimly juga menilai bahwa sebenarnya bukan hanya DPD, banyak lembaga lain juga yang harus diperbaiki.

"Kesempatan 13 tahun ini, kita harus mengevaluasi semua lembaga, karena itu ide amandemen UUD 1945 kelima bisa menjadi pintu utamanya, jika ada yang kurang harus ditambahi dan jika ada yang lebih diperbaiki," jelasnya.

Namun menurutnya, tentu tidak semuanya dilaksanakan, paling tidak dipilih mana yang lebih penting untuk diperbaiki. "Jangan hanya terjebak pada politik jangka pendek, kita harus melakukan konsolidasi lembaga,"

"Ini parlemen kerjanya tidak terarah dan harus dilakukan restrukturisasi parlemen," imbuhnya.