Pembubaran Pengadilan Tipikor Bukan Solusi

Cuplik.Com - Jakarta - Peradilan Tipikor (Tindak pidana Korupsi) di daerah dinilai sebagai salah satu penyebab banyaknya koruptor yang bebas, karena sulitnya melakukan pemantauan. Namun, pembubaran bukan solusi terbaik atas persoalan tersebut, pasalnya masing-masing kasus persoalannya berbeda-beda.

"Pembubaran bukan solusi terbaik. Tidak bisa dipukul rata. Ada kemungkinan penuntutnya yang bermasalah ataupun memang alat buktinya tidak cukup," ujar Anggota Komisi Hukum, Aboe Bakar Al Habsyi, Senin (7/11).

Oleh sebab itu, menurutnya, perlu ada evaluasi mengenai penyelenggaraan peradilan tipikor di daerah dalam rangka meningkatkan kualitas dan pengawasan, "saya rasa terlalu sumir untuk disimpulkan perlu pembubaran," jelasnya.

Sebelumnya usulan pembubaran Pengadilan Tipikor dilontarkan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfudz MD, dengan alasan, banyaknya Pengadilan Tipikor di Daerah yang membebaskan putusannya.

Untuk itu, Aboe berharap kepada MA (Mahkamah Agung) dan KY (Komisi Yudisial) sebagai institusi yang bertanggungjawab, untuk melakukan langkah konkrit menyikapi masalah di Pengadilan Tipikor tersebut, khususnya di Daerah.

"MA perlu meningkatkan supervisi terhadap para hakim tipikor. Sedangkan KY sepatutnya meningkatkan pengawasan. Jaksa agung maupun KPK perlu juga melakukan gelar perkara atas dakwaan dan tuntutan yang telah dibuat," tegasnya.

Alhasil, Aboe menegaskan bahwa usulan pembubaran Pengadilan Tipikor di Daerah sangat sulit diterima, mengingat banyaknya perkara korupsi di daerah yang harus ditangani.

"Ide pembubaran akan sulit diterima mengingat besarnya beban perkara tipikor, jadi kalau semua ditangani pusat akan over load," tandasnya.