PPP: Kampanye Partai ke Media Harus Diatur

Cuplik.Com - Jakarta - Dalam merevisi UU Pemilu perlu diatur penggunaan media untuk kepentingan partai di dalam dan di luar masa kampanye. Hal ini penting untuk tidak membuat media kehilangan independensinya dan mendorong terjadinya persaingan tidak sehat, ketika pemilik media terlibat aktif ke dalam politik praktis.

Hal itu diungkapkan oleh Wasekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy, menurutnya, dalam UU Pemilu saat ini tercantum hanya maksimum iklan PSA (Public Service Advertisement) partai 10 kali per hari per TV selama masa kampanye. "Itupun pengawasannya pada pemilu 2004 dan 2009 tidak pernah dipublikasikan oleh KPU ataupun Bawaslu," ujarnya, Rabu (9/11).

Sehingga, melihat keganjalan itu, Romy -sapaan akrabnya-, menyongsong pemilu 2014 dan seterusnya, agar mengatur secara tegas terhadap media, karena media mempunyai peran penting dalam masalah tersbut.

Menurut Romy ada tiga hal penting yang harus dipertegas, pertama, maksimum banyaknya dan durasi iklan partai di berbagai media, di luar dan di dalam masa kampanye

Kedua, "mekanisme pelaporan partai kepada KPU atau Bawaslu tentang biaya iklan yang harus dibuktikan dengan 'log proof' tayangan di TV, radio, atau jenis media lainnya," jelasnya.

Kemudian yang ketigaa, Romy menjelaskan harus adanya pengawasan yang ketat dan akuntabel. "Mekanisme pengawasan dan audit oleh Bawaslu atau KPU terhadap pelaporan yang dilakukan parpol," tandasnya.