Kebijakan Remisi Harus Permanen dan Diperluas

Cuplik.Com - Jakarta - Patut dipertanyakan kebijakan remisi koruptor saat ini, sebab dasar hukumnya lemah. Pasalnya pengetatan remisi yang dirumuskan Kemenkumham saat ini hanya 'gagah' dijudul, namun sangat rapuh untuk dilaksanakan. Sehingga perlu adanya kebijakan permanen bukan sekedar intruksi yang cacat hukum.

"Saya mengajak semua elemen masyarakat menantang (kebijakan tersebut), namun mendesak pemerintah untuk menjadikan pengetatan remisi sebagai kebijakan permanen," ujar anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo, Minggu (13/11).
 
Menurutnya, setelah pengetatan remisi dipermanenkan, tekanan kepada koruptor harus diperluas, bentuknya, menjatuhkan vonis yang maksimal dan merampas kembali kekayaan negara yang dicuri oleh para koruptor.

"Kebijakan ini lahir dengan proses yang dipaksakan, karena tujuannya mendongkrak popularitas. Sama sekali tidak mencerminkan kesungguhan menekan para koruptor. Karena abnormal, kebijakan ini pada akhirnya hanya mengundang polemik," jelasnya.
 
Sebab bagi Bambang, hal itu mengubah kata moratorium menjadi pengetatan dalam hitungan jam mencerminkan perumus kebijakan ini tidak 'kualifaid'. Tidak mengherankan jika dasar hukum pengetatan remisi dinilai 'banci'. Kalau dasar hukum kebijakan ini kokoh, mestinya tidak ada ruang atau celah untuk menggugatnya.
 
"Saya menilai, perumus kebijakan ini tidak pro pemberantasan korupsi. Mereka ambivalen. Pada saat pemberantasan korupsi membutuhkan kemauan politik yang kuat, konsistensi dan sikap tegas tanpa toleransi, Pemerintahan ini justru mengobral remisi," paparnya.
 
Sehingga Politisi Golkar itu menilai, pemerintahan ini telah menjadikan agenda pemberantasan korupsi sekadar sebagai aksesoris pendongkrak citra. Kebijakan moratorium yang diubah menjadi pengetatatan remisi dianggap telah melanggar Undang-undang No.12/1995 tentang pemasyarakatan dan PP.28/2006 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, termasuk remisi.

"Inilah titik lemah itu, dan karenanya daftar antrian penggugat bakal sangat panjang," tegas Bambang.
 
"Karena eksperimental, Jelas bahwa kebijakan ini harus dikecam. Bukan karena kita ingin membela terpidana koruptor, melainkan karena alasan keputusan itu illegal. Kalau tidak ditentang, sama artinya kita membiarkan penguasa bertindak semena-sema," tandasnya.