Kinerja SIMKARI Kejagung Sangat Mengecewakan

Cuplik.Com - Jakarta - Sistem informasi online Kejaksaan Agung ternyata belum begitu sempurna. Kinerja SIMKARI (Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan Republik Indonesia) dinilai sangat mengecewakan publik, padahal anggarannya besar tapi info perkara masih sangat minim untuk dikonsumsi publik.

"Publik memang bisa melakukan pengaduan langsung melalui web site kejaksaan agung. Tetapi, hasil pengaduan dari publik kepada web site atau sistem informasi (online) tidak ada laporan tindak lanjut dari kejaksaan agung. Ini sangat mengecewakan," ujar Kordinator Invesigasi dan Advokasi FITRA, Uchok Sky Khadafi, Minggu (13/11).

Menurutnya, dari kasus-kasus yang dipublikasi oleh kejaksaan ini kebanyakan kasus tahun 2009 dan 2010 saja. Misalnya, kajati NTT, kasus pidana khusus yang dipublikasi sebanyak 26 kasus, dan untuk kasus tahun 2011 hanya 5 kasus saja, dan selebihnya, 21 kasus dipublikasi di NTT hanya sekitar tahun 2009 dan 2010. Begitupun dengan laporan dari daerah lainnya. HaL Itu meninjukkan sistem informasi Kejaksaan sangat lemah dan tidak transparan.

"Sistem online kejaksaan ini tidak up date alias 'jadul', dan alokasi anggaran untuk sistem online hanya pemborosan anggaran, dan tetap saja publik kalau mau melihat info perkara harus ke kantor kejaksaan. Akibatnya, publik sangat dirugikan dan harus mengeluarkan 'biaya tambahan' kalau ingin mendapat sebuah informasi perkara ke kantor kejaksaan. Hal ini disebabkan,informasi ini sudah menjadi komoditi yang 'diperjual-belikan' oleh 'orang-orang' kejaksaan kepada orang-orang yang  membutuhkannya," paparnya.

Dengan demikian, Dia menilai bahwa sistem online kejaksaan ini belum sempurna, dan mengakibatkan anggaran untuk SIMKARI ini setiap tahun sangat mahal sekali, dan efeknya untuk meningkatkan pelayanan kepada publik minim sekali.

"kami minta kepada komisi III (DPR RI) agar mengawasi dan mendorong mempercepat proses penerapan sistem informasi online yang saat ini berjalan sangat lambat sekali. Dan hal ini bisa sangat menghambat reformasi birokrasi di kejaksaan," tegasnya

"Padahal anggaran untuk reformasi birokrasi yang disediakan oleh negara untuk kejaksaan ini sangat besar. Lihat saja, selain anggaran penunjang operasional, dan pengadaan perangkat keras simkari," imbuhnya.

Sebagai informasi, Kejaksaan agung juga memperoleh anggaran pengadaan kenderaan tahanan pada anggaran tahun 2011 sebesar Rp.26 milyar, pada anggaran 2012 sebesar Rp.27 milyar, sedangkan pada anggaran 2013 sebesar Rp.292 milyar. Sementara, pengadaan kendaraan operasional pada 2011 sebesar Rp.6.3 milyar, dan pangadaan ambulance kejaksaan pada anggaran tahun 2011 sebesar Rp.250 juta.