Pasal Darurat untuk APBN Darurat

Ekonom INDEF Aviliani, mengatakan, DPR tampaknya curiga terhadap usulan perubahan anggaran dari pemerintah yang dituding bermuatan politis dan dekat dengan kepentingan kampanye. DPR seharusnya lebih peka untuk hal-hal yang kondisinya darurat.

“Yang kami lihat selama ini kurang adanya sense of crisis bersama,” katanya kepada INILAH, di Jakarta, kemarin. Sebaiknya, lanjut dia, DPR menyingkirkan jauh-jauh anggapan semacam itu. Saat ini kondisi ekonomi dalam keadaan tidak normal. Seharusnya DPR melihat segala sesuatu untuk kepentingan bersama.

Ayat 1 Pasal 23 UU Nomor 41 Tahun 2008 menyebutkan, dalam keadaan darurat, apabila terjadi sejumlah hal dapat mengajukan struktur APBN. Langkah pemerintah tersebut harus memenuhi empat syarat.

Pertama, ada penurunan pertumbuhan ekonomi di bawah asumsi dan deviasi asumsi ekonomi makro lainnya. Kedua, menyebabkan turunnya pendapatan negara, dan/atau meningkatnya belanja negara secara signifikan.

Sementara syarat ketiga adalah, krisis sistemik dalam sistem keuangan dan perbankan nasional yang membutuhkan tambahan dana penjaminan perbankan dan lembaga keuangan bukan bank. Selain penggunaan pasal darurat itu, menurut Aviliani Indonesia juga saat ini memiliki Undang-undang Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK).

Aviliani mengakui penerapan pasal darurat anggaran 2009 bisa membuka peluang terhadap masuknya pinjaman luar negeri. Namun untuk saat ini Indonesia mengalami krisis likuiditas dolar sehingga memang membutuhkan pinjaman berbentuk mata uang negeri Paman Sam itu.

Apalagi selama ini uang dolar yang dimiliki warga Indonesia seperti dari hasil ekspor, tidak pernah masuk ke dalam negeri karena disimpan di bank asing luar negeri. “Tidak masalah Indonesia mengambil pinjaman luar negeri. Yang terpenting, nilai tukar bisa terjaga,” tandasnya. Namun, Aviliani meminta agar pinjaman itu tidak berasal dari IMF.

Untuk melakukan pencarian pinjaman, lanjut Aviliani, Indonesia saat ini memiliki bargaining position yang sangat baik. Indonesia juga tidak terlalu terbebani krisis ekonomi global saat ini. Meskipun terjadi krisis, kondisi ekonomi Indonesia lebih baik dibandingkan di 1998.

Pertimbangan lain, untuk pasal darurat itu adalah impor Indonesia yang saat ini jauh lebih tinggi dibandingkan ekspor. “Jadi kita butuh pinjaman darurat, sejauh pinjaman itu memang untuk cadangan, nggak masalah,” katanya.

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta sebelumnya berharap DPR tidak keberatan tentang penggunaan pasal darurat untuk membahas perubahan anggaran 2009. Pasal itu tidak bisa ditawar lagi dan harus digunakan bila terjadi krisis ekonomi global.

Apalagi antara pemerintah dan DPR sebelumnya sudah berkomitmen bahwa pasal 23 dalam Undang-undang APBN 2009 bisa digunakan dalam kondisi krisis akibat pelemahan ekonomi dunia. Jika sejumlah asumsi tetap didiamkan seperti semula, tingkat pengangguran akan semakin tinggi.

"Saya rasa bukan Bappenas sendiri, namun juga institusi lain juga melihat yang sama. Kita berjaga-jaga sebagai antisipasi bila terjadi krisis ekonomi global," kata Paskah.

Ia menegaskan, jika asumsi pertumbuhan ekonomi tetap dipatok di level 6%, pengangguran akan bertambah banyak. "Kalau hitung-hitungannya kan 4,5%, kita bisa menjaga pengangguran di 9,3 juta," imbuh Paskah.

Oleh karena itu pemerintah menyiapkan tambahan stimulus pada program-program yang sifatnya bisa menyerap banyak tenaga kerja, misalnya sektor infrastruktur. Namun pemerintah tidak akan menambah proyek baru dan tidak akan ada pemotongan belanja.

Paskah mengatakan pemerintah juga mewaspadai kondisi awal tahun ini karena penerimaan negara berkurang. Pengurangan ini tidak hanya yang berasal dari pajak namun juga non pajak.

Dengan realitas tersebut dan juga nilai tukar yang sudah bergeser ke level 11 ribu per dolar AS, maka penyesuaian asumsi makro pada kuartal pertama ini harus sudah dilakukan.

Untuk semester awal, lanjut Paskah, pemerintah akan mengukur tingkat belanja. Misalnya koreksi ini dilihat dari satuan yang diukur dengan harga minyak. "Jika dulu dengan acuan harga minyak US$ 100 per barel, sekarang menyesuaikan di harga US$ 40," ujarnya.