Pembahasan RUU Ormas Keliru?

Cuplik.Com - Jakarta - Pada sidang kali ini, DPR bersama pemerintah akan mulai membahas Rancangan undang-undang (RUU) tentang Ormas (Organisasi Masyarakat). Menyikapi hal itu, Direktur Monitoring Advokasi Dan Jaringan Pusat studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Ronald Rofiandri menilai, pembahasan tersebut telah keliru dari sejak awal masuk Prolegnas.

"Secara konsepsional, kehadiran RUU Ormas sudah keliru. LSM, Ornop/NGO, OMS, dan sejenisnya adalah suatu istilah praktik. Terminologi hukumnya akan selalu kembali kepada badan hukum Yayasan ataupun Perkumpulan. Jadi, aturlah melalui RUU Yayasan dan RUU Perkumpulan, bukan RUU Ormas. Sebenarnya kekeliruan ini sudah terjadi sejak di Prolegnasnya," jelasnya, Selasa (15/11).
 
Menurutnya Ormas adalah sebuah bentuk yang dicari-cari oleh penguasa masa lalu, guna mengontrol dan mengekang kebebasan berorganisasi. Sebab, Ormas dianggap lebih kental dengan nuansa politik dibandingkan argumentasi hukumnya.

"Fatalnya lagi, RUU Ormas malah berpotensi tumpang tindih dengan prinsip-prinsip Perkumpulan. RUU ini mengarah kepada second-tier registration yang nggak perlu dan berpotensi bikin birokrasi makin panjang, berbelit, dan berpeluang represif," paparnya.

Dalam RUU ini juga, lanjutnya, akan mencampuradukkan antara badan hukum Yayasan dan Perkumpulan, serta akan dijadikan payung kontrol terhadap semuanya.

Selain itu, Dia juga menjelaskan bahwa RUU Ormas di dalamnya mengatur soal mekanisme dan periode waktu bagi Pemerintah, baik di pusat maupun daerah, yakni untuk melakukan pembekuan sementara.

"Fatalnya (lagi), RUU ini tidak mengatur konsekuensi jika sebuah organisasi dibekukan (sementara). Apa lantas sekehendak Pemerintah yang melakukan pembekuan?. Tentu ini (RUU Ormas) berbahaya sekali," tandasnya.