MK Harus Batalkan Pembelian Pesawat Presiden

Cuplik.Com - Jakarta - FITRA dan IHCS mengirimkan surat terbuka kepada Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), meminta agar rencana pembelian pesawat untuk Presiden dibatalkan, yakni melalui gugatan terhadap APBNP 2011, sebab dinilai anggarannya terlalu mementingkan legislatif dan eksekutif.

Hal itu dilaporkan oleh Koordinator Divisi Investigasi dan Advokasi FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran), Uchok Sky Khadafi; dan Direktur kajian Politik Hukum IHCS (Indonesia Human Rights Committee For Social Justice), dan Ridawan Darmawan, pada Jumat (18/11).
                                    
Pengaduan tersebut berdasarkan pada hari Kamis, 17 November 2011, MK (Mahkamah Konstitusi) telah mengelar sidang gugatan Koalisi APBN untuk kesejahteraan rakyat.

"Dengan digelar sidang itu, kami sangat senang dan berterima kasih kepada MK dan bapak Moh Mahfud MD. Kemudian, adapun maksud dari gugatan kami terhadap APBN Perubahaan 2011 adalah, disebabkan APBN perubahaan 2011 tidak berpihak kepada kepentingan rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga, alokasi anggaran dalam APBN Perubahan 2011 banyak dialokasi untuk kepentingan legislatif dan eksekutif saja," kata Uchok.

Apalagi, lanjutnya, keinginan pembelian pesawat kepresidenan ini ditegaskan lagi oleh keterangan Pemerintah yang dibacakan kemarin (17/11) di hadapan Mahkamah Konstitusi oleh Hari Purnomo Dirjen Anggaran Kementrian Keuangan RI.

Hari Purnomo mengatakan bahwa Lebih prioritas biaya pesawat kepresidenan demi penghematan anggaran dan keamanan Presiden dibandingkan dengan alokasi anggaran kesehatan.

"Karena masih menurut pemerintah, posisi UU kesehatan dan APBN dalam posisi setara, sehingga berlaku teori hukum lex spesialis derogat lex generali, yakni UU APBN mengenyampingkan UU kesehatan," jelasnya.

Untuk itu, Dia meminta kepada Ketua MK, Moh Mahfud MD, agar MK segera untuk membatalkan pembelian Green Aircraft pesawat kepresidenan. Oleh karena, lebih baik anggaran sebesar Rp.496 milyar dialihkan untuk anggaran kesehatan masyarakat, yang pada tahun 2011 dalam APBN Perubahaan 1,94% dari total APBN perubahaan 2011.

"Padahal sudah sangat jelas dalam undang-udang kesehatan, pemerintah diamanahkan  anggaran kesehatan harus sebesar 5% dari total APBN diluar gaji pegawai. Dengan membatalkan pesawat kepresidenan berarti sudah melarang para pejabat untuk hidup hedon dari uang APBN," tandasnya.