Myra M Hanartani; Kenaikan Upah Sampai 17 Persen Belum Memenuhi Standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

Cuplik.Com - Jakarta - Persoalan ketenagakerjaan di Indonesia merupakan persoalan yang sangat kompleks. Namun, masalah pengupahan selalu menjadi masalah utama yang tidak pernah ada habisnya. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) ataupun pihak Depnakertrans saling berpendapat, hal ini disebabkan rendahnya komitmen penerapan konsultasi tripartit dalam penetapan upah minimum ataupun keobyektifan untuk mengungkap kebutuahn yang layak bagi tenaga kerja di Indonesia.

Pasalnya, materi yang ada dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada bagian konsiderans huruf d menyatakan bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

Dalam kaitannya dengan konsiderans di atas, Pasal 88 UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa pemerintah mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan pengupahan guna mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, yang salah satunya adalah melalui penetapan upah minimum.

Sofyan Wanandi, mengatakan upah minimum dan kelancaran serta ketahanan iklim dunia usaha merupakan dua sisi mata uang logam yang tidak dapat terpisahkan dalam upaya pencapaian kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia, khususnya kesejahteraan sosial pekerja/buruh di Indonesia. Ujar Ketua Umum APINDO tersebut

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-226/MEN/2000, perlu disadari bahwa Gubernur menetapkan besarnya Upah Minimum Propinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota Upah berdasarkan usulan dari Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah, yang dikenal dengan nama Dewan Pengupahan.

“Akan tetapi sangat disayangkan karena dalam praktiknya hampir di seluruh wilayah Indonesia saat ini, kewenangan Gubernur dalam menetapkan upah minimum tidaklah didasarkan pada ketentuan tersebut,” ujar Sofyan.

Seperti diketahui, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) memastikan hingga 17 November 2011 dari 33 Provinsi di Indonesia, baru delapan provinsi yang sudah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2012. Kedelapan wilayah provinsi yang menetapkan upah minimum itu adalah Sumatera Barat, Banten, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Maluku, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Papua Barat.

Mensikapi pernyataan Ketua Umum APINDO Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemenakertrans, Myra M Hanartani mengatakan, bahwa upah minimum yang telah ditetapkan di delapan provinsi tersebut, rata-rata naik antara dua persen sampai dengan 17 persen, tetapi belum bisa dikatakan sudah memenuhi ketentuan 100 persen kebutuhan hidup Layak (KHL) daerah setempat.

Terkait dengan fenomena kenaikan upah yang terjadi di daerah-daerah maka Apindo meminta kepada para pejabat di daerah untuk menetapkan kenaikan upah minimum tidak melebihi tingkat inflasi yang terjadi di Daerah. Apabila Pemerintah Daerah pada tahun 2012 tetap berpendirian untuk menentukan kenaikan upah melebihi tingkat inflasi yang terjadi di Daerah serta aspirasi pengusaha yang sah dalam Dewan Pengupahan tidak diperhatikan, maka Apindo perlu untuk mempertimbangkan keberadaannya di dalam Dewan Pengupahan.

“Apindo tetap akan berada pada barisan terdepan untuk membela kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait penetapan upah minimum yang melanggar ketentuan dan memberatkan dunia usaha tersebut, melalui berbagai mekanisme yang ada,” tandas Sofyan.