Perhutani Abaikan Hak Rakyat Soal Pengelolaan Lahan

Cuplik.Com - Indramayu - Rencana Pemerintah Daerah terkait BUMN Perhutani di Kabupaten Indramayu akan menanam Pohon Jabon, menuai kecaman dari berbagai pihak, pasalnya pengelolaan lahan yang dilakukan pemerintah telah merebut hak petani setempat yang sebelumnya sudah sangat lama menjadi tempat mencari nafkah.

"petani penggarap itu juga WNI yang sama mendapatkan hak untuk mengelola lahan," ujar Kepala Divisi Advokasi Pos Bantuan Hukum Berbasis Masyarakat (PBHBM) Indramayu, Sahali, Senin malam, (21/11).

Menurut Advokat muda itu, meskipun dilaksanakan oleh BUMN, tidak boleh semena-mena merebut lahan yang menjadi sumber kehidupan masyarakat setempat. Dia menjelaskan apa yang dilakukan pemerintah tidak sesuai dengan amanat dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 dan UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

"Pengelolaan terhadap negara itu bukan hanya BUMN (Perhutani), melainkan masyarakat di sekitar hutan juga harus nendapatkan hak yang sama," jelas Sarjana Hukum jebolan Yogyakarta itu.

Lebih jauh Sahali memaparkan, program penanaman pohon Jabon yang disinyalir sebagai investasi dari Korea itu, sama sekali tidak melihat kondisi petani di sekitar, meskipun lahan tersebut milik negara, namun masyarakat hutan setempat harus dilibatkan karena sudah sangat lama telah mengelola lahan tersebut, seperti yang sudah dilakukan sebelumnya pada Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di lahan itu untuk produksi Kayu Putih dan Jati.

Sehingga Dia menegaskan bahwa pemerintah harus melibatkan masyarakat untuk ikut serta mengelola lahan itu sebagaimana sebelumnya. "Sudah saatnya rakyat membangun kekuatan oposisi terhadap kebijakan yang tdak pro-rakyat ini!" tegasnya.

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Desa Hutan Indramayu (KMDHI) yang diketuai Toyib, melakukan unjuk rasa, menolak penanaman Pohon Jabon atau Jati Bonsor yang dilakukan di hutan Loyang, Kec. Terisi, Kab. Indramayu Jawa Barat pada Senin Pagi (21/11).