DPR Kecam Penembakan Buruh Oleh Aparat di Batam

Cuplik.Com - Jakarta - Komisi Ketenagakerjaan DPR RI mengecam penembakan terhadap buruh oleh aparat kepolisian di Batam, beberapa buruh terluka parah akibat tembakan kepolisian saat ribuan buruh di Batam (23/11)melakukan aksi menuntut kenaikan upah layak.

Hal itu diungkapkan oleh Anggota Komisi IX DPR RI, Rieke Diah Pitaloka. Bukan hanya mengecam, Dia pun mengajak buruh di seluruh Indonesia untuk terus berjuang bagi peningkatan upah di daerah masing-masing dan dirinya selalu memberikan dukungan kepada buruh dan pekerja di Batam melalui desakan dan gerakan politik bersama.

"Lagi-lagi gaya-gaya Orde Baru digunakan dalam menghadapi 'suara-suara kritis' terhadap penguasa dan pengusaha. Peristiwa penembakan terhadap buruh tidak hanya terjadi di Papua, namun juga di Batam, Aneh buruh nuntut hak malah ditembak" ujar politisi PDI perjuangan itu, Kamis (24/11).

Menurutnya sedikitnya tujuh orang diantaranya terkena tembakan aparat kepolisian dan harus dilarikan ke rumah sakit setempat. Rieke menyayangkan sikap walikota Batam yang seharusnya responsif terhadap tuntutan para buruh tersebut malah kabarnya tidak ada di tempat.
 
"Penetapan upah di setiap kota, kabupaten dan Provinsi di seluruh Indonesia adalah hal yg krusial, karena menyangkut kehidupan buruh dan pekerja satu tahun ke depan, apalagi untuk daerah industri dan berkategori Free Trade Zone, seperti Batam," terangnya.

Dia menjelaskan, berdasarkan data dan realita kebutuhan hidup di Batam yang lebih tinggi dari daerah lain, maka dirinya mendukung kenaikan upah di Batam, sesuai tuntutan buruh, yaitu sebesar Rp1.760.400,- per bulan, angka tersebut memang sudah berdasarkan survei pasar yang sesungguhnya.

"Kami mendesak pemerintah untuk tidak tinggal diam dan memberikan sanksi terhadap pelaku penembakan, terutama pihak yang memberikan instruksi penembakan," tegasnya.

Selain itu Rieke juga mendesak kepada Menakertrans untuk segera merespon persoalan pengupahan dan tuntutan buruh dan memenuhi janji dan kesepakatan dengan komisi IX DPR RI, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada 22 Nopember 2011.

"Menakertrans harus merevisi Permenakertrans nomor 17 tahun 2005 tentang KHL (Kebutuhan Hidup Layak) yang sudah tidak layak digunakan lagi dengan kondisi sekarang," tandasnya.