Rakornis BNP2TKI di Dubai, Ajang Bisnis TKI

Cuplik.Com - Jakarta - Komisi Ketenagakerjaan (Komisi IX) DPR RI menilai bahwa BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) telah memperlihatkan kecenderungannya ke orientasi bisnis daripada melindungi para TKI.

Hal itu disebabkan dalam menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) di Dubai pada 20-21 November 2011, BNP2TKI tidak pernah menginformasikan ke Komisi IX, padahal BNP2TKI adalah mitra kerja Komisi IX, sehingga berhak mengetahuinya langsung dan tidak melalui pemberitaan media.

"Di dalam rakornis terdapat forum Employment Bussiness Meeting (EBM) yang dihadiri oleh agensi penyalur tenaga kerja asing dari negara Timur Tengah maupun Afrika Utara serta perusahaan penempatan TKI di tanah air atau Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS)" papar Anggota Komisi IX DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, Selasa (29/11).

Dia memaparkan, Rakornis di Dubai tersebut, BNP2TKI membawa 37 orang, diantaranya 4 orang dari Kemenkes. Sehingga Rieke mempertanyakan pertemnuan tersebut, "Mengapa Rakornis dilaksanakan di Dubai, yang orientasinya jika dikaitkan dengan pertemuan 'Employment Bussiness Meeting', arah utamanya pada bisnis penempatan TKI, bukan perlindungan," tegasnya.

Bagi Rieke, ulah BNP2TKI seperti memperlihatkan seolah-olah tidak mengetahui bahwa kasus-kasus TKI paling banyak terjadi di Timur Tengah.

"Berapa anggaran ABPN yang digunakan untuk kegiatan tersebut? Tentu dengan jumlah rombongan yang sebesar itu, kemungkinan menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Dengan demikian, kegiatan ini juga mengindikasikan sebuah proyek untuk menghabiskan anggaran akhir tahun," katanya.

Untuk itu, Rieke mendesak BNP2TKI untuk mengklarifikasi hasil Rakornis kepada Komisi IX, hal itu sebelumnya sudah masuk dalam kesimpulan RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) yang dilaksanakan pada 28 Nopember 2011 di Komisi IX, yang menyatakan bahwa BNP2TKI sepakat akan menyerahkan laporan itu pada tanggal 5 Desember 2011.

"Kami mendesak BNP2TKI menyampaikan secara rinci anggaran yang digunakan untuk acara rakornis, baik yang bersumber dari APBN maupun sumber-sumber lain. Hal ini tidak masuk kesimpulan RDPU. Oleh karena itu, saya meminta institusi yang berwenang melakukan audit terhadap BNP2TKI, terutama terkait persoalan penggunaan dana untuk Rakornis di Dubai," tegasnya.