Satgas Mafia Hukum Patut Dibubarkan

Cuplik.Com - Jakarta - Banyak indikasi yang membuktikan kegagalan fungsi dan tugas dari Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum (PMH). Anggaran negara untuk membiayai kegiatan rutin Satgas ini praktis tidak memberikan nilai tambah apa pun, untuk itu Satgas tersebut patut dibubarkan.

"Dengan demikian, sudah cukup alasan untuk membubarkan Satgas PMH karena kerja Satgas ini hanya berwacana saja," ujar Anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo, Rabu (30/11)
 
Bambang menilai, sesuai dengan namanya, 'Satgas PMH', seharusnya terjun ke lapangan beraksi memberantas mafia hukum. "Jika Satgas pro-aktif memburu mafia hukum, semua institusi penegak hukum, termasuk pengadilan, tidak akan disusupi mafia hukum," tegasnya.
 
Dia memaparkan, indikator terkini yang membuktikan kegagalan fungsi dan tugas Satgas PMH adalah keputusan beberapa Pengadilan Tipikor di daerah yang memvonis bebas puluhan terdakwa koruptor. Pengadilan Tipikor Bandung memvonis bebas Walikota Bekasi Mochtar Muhammad dan dua Wakil Kepala Daerah Bogor serta Subang.
 
Selain itu, lanjutnya, pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan vonis bebas bagi 12 terdakwa koruptor, sementara Pengadilan Tipikor Semarang membebaskan seorang terdakwa koruptor. Bahkan di Samarinda, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi setempat memvonis bebas 14 terdakwa koruptor, yg semuanya mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara.
 
"Adalah Satgas PMH yang mensinyalir peran mafia hukum dibalik vonis bebas bagi puluhan terdakwa koruptor itu. Mereka juga mengaku sudah mendapatkan informasi tentang peran mafia hukum dibalik vonis bebas itu. Anehnya, hingga kini satgas tidak berbuat apa-apa," jelasnya.
 
Lebih jauh, Politisi Golkar itu melihat, Satgas PMH harus bertanggungjawab mencegah pengadilan Tipikor disusupi mafia hukum, Satgas PMH dibentuk bukan untuk berwacana atau sekadar berpendapat maupun membuat penilaian dan imbauan.
 
"Oleh Karena fungsi dan tugasnya sangat tidak jelas dan membingungkan, Satgas PMH sudah waktunya dibubarkan. Sebab, eksistensi Satgas PMH tidak sesuai dengan ekspektasi publik," tandasnya.