Persidangan Nazar Janggal, Satgas PMH Cuek

Cuplik.Com - Jakarta - Sidang pertama kasus dugaan suap proyek pembangunan Wisma Atlet Sea Games Palembang, Muhammad Nazaruddin, terlihat jelas adanya kejanggalan pada dakwaan. Sedangkan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH) pun tak ada respon sama sekali, seolah diam membiarkan kasus tersebut tak berkembang, terutama menyangkut nama-nama tokoh elit politik yang pernah dinyanyikan Nazar.

"Kini publik menunggu respon Satgas PMH atas kejanggalan yang muncul dari dakwaan terhadap Muhammad Nazaruddin. Publik berasumsi, ada upaya mempersempit jangkaun terhadap dugaan keterlibatan sejumlah individu lain dalam kasus ini. Sebab, dakwaan itu tidak mencantumkan dugaan keterlibatan nama orang-orang penting yang pernah berulangkali disebut Nazaruddin," ujar Anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo, Rabu (7/12).

Menurutnya, menjelang berakhirnya masa tugas dari Satuan Tugas (Satgas) PMH ditantang untuk mengendus kejanggalan dakwaan mantan Bendum partai Demokrat itu. "Buktikan bahwa Satgas PMH bukan macan ompong," katanya.

Melihat sikap tersebut, Bambang menilai, ketidakpedulian Satgas Pemberantasan Mafia Hukum terhadap kebuntuan dan kejanggalan proses hukum sejumlah kasus besar menjadi bukti lain yang menjelaskan bahwa Satgas PMH memang tidak berguna bagi negara. "Satgas PMH tidak patut diperpanjang," tegasnya.
 
Dia memaparkan, selama dua tahun masa kerja Satgas PMH, memperlihatkan praktik standar ganda atau tebang pilih. "Beberapa manuver Satgas PMH lebih berdasarkan kepentingan sempit. Ulet pada satu dua kasus, tetapi tidak peduli pada kejanggalan sejumlah kasus besar," paparnya.

Dia juga menyebutkan, misalnya, Satgas PMH tak pernah menyentuh atau mempertanyakan penyebab kebuntuan proses hukum kasus Bank Century. "Logikanya, kalau terjadi kebuntuan, Satgas PMH mestinya berani membuat sinyalemen bahwa ada mafia hukum yg menghalang-halangi proses hukum skandal Bank Century. Satgas mestinya mencari jawab kebuntuan ini dengan mengajukan pertanyaan kepada KPK, Mabes Polri dan Kejaksaan Agung RI," jelasnya.
 
Selain itu, dosa Satgas PMH lainnya, menurut politisi Golkar itu adalah tak pernah mempersoalkan kejanggalan proses hukum kasus cek pelawat pada pemilihan Deputi Gubernur Senior (DGS) BI tahun 2004. Para penerima suap telah divonis, sementara para penyuap tidak pernah bisa dihadirkan di pengadilan.

"Pada kasus ini, bisa dikatakan bahwa mafia hukum telah berhasil melindungi para penyuap dari jerat hukum. Bandingkan dengan kegigihan Satgas PMH memburu Gayus Tambunan, terdakwa penggelapan pajak yang sempat bersembunyi di Singapura," terangnya.