Buruh Tolak Usulan Pemerintah Revisi UU Ketenagakerjaan

Cuplik.Com - Jakarta - Rencana pemerintah, yang dilontarkan oleh Menakertrans Muhaimin Iskandar, untuk merevisi UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dinilai suatu rencana yang tidak tepat, pasalnya ada pihak-pihak yang merasa berat dengan masalah pesangan bagi buruh.

Hal itu diungkapkan oleh Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), menurutnya, akar masalah dari persoalan tersebut adalah lebih pada penerapan dan ketegasan pemerintah untuk melaksanakan Undang-Undang tersebut.

"Akar masalah di UU 13/2003 ada di aparat pemerintah yang sangat lemah dalam hal penegakan hukum. Pesangon yang menjadi salah satu sasaran utama amandemen, jangan dianggap sebagai momok menakutkan. Pesangon tidak berkontribusi signifikan terhadap labor cost, tetapi perilaku aparat dan birokrasi yang korup membuat pengusaha tertekan," ujar Sekjen OPSI Timboel Siregar, Kamis (8/12).

Timboel menjelaskan bahwa Doing Bussiness (perilaku bisnis) yang dikeluarkan Bank Dunia dengan sangat jelas membuktikan bahwa sulitnya berusaha di Indonesia karena masalah kebijakan pemerintah seperti infrastruktur, suku bunga, korupsi, perijinan yang sulit, dan sebagainya.

Untuk itu, pemerintah diharapkan fokus pada regulasi yang saat ini masih belum terlaksana, yakni peratiran pendukung atas disahkannya UU BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) yang baru disahkan Oktober lalu.

"Kami dari OPSI menolak rencana pemerintah tersebut. Sebaiknya Bapak fokus terlibat pada pembuatan Rancangan PP dan Rancangan Perpres jaminan sosial," tandasnya.

Patut dipertanyakan adanya kong-kalikong antara pemerintah dan pemodal, sebab UU tentang Ketenagakerjaan tersebut, bagi para pemodal atau pengusaha dianggap memberatkan, teruatama dalam masalah pesangon dan sistem kontrak.