Jum'at, 31 Januari 2025
Anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Mas Achmad Santosa menjelaskan, keenam tokoh itu adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), para pimpinan parpol, pimpinan DPR, pimpinan KPK, pimpinan peradilan seperti MA dan Kejagung.
Lebih jauh Ota mengatakan,"Kalau ini bergabung untuk menyusun roadmap, diawasi ole perguruan tinggi, media, dan LSM secara sinergis, ini bisa mengatasi keadaan," kata pria yang akrab disapa Ota ini di Diskusi Polemik Sindo Radio bertajuk 'Koruptor kok Kesohor' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (10/12/2011).
Menurut Ota, bila hanya salah satu pihak saja yang bergerak, maka tak akan ditemukan solusi bersama. Terlebih kalau pemerintah dan DPR jalan sendiri-sendiri.
"Nanti iramanya berbeda," imbuhnya.
Selain itu, semua pihak juga harus menguatkan KPK. Jangan sampai ada instrumen kebijakan yang dilahirkan malah untuk memperlemah keberadaan lebaa antikorupsi itu.
"Perlu juga ada larangan transaksi tunai dalam jumlah tertentu," sambungnya.
Mantan pengabdi bantuan hukum YLBHI ini juga menyoroti peran justice collaborator, atau orang yang pernah terlibat kejahatan tapi mau membongkarnya. Ke depan, kata Ota, mereka harus diberi perlindungan khusus.
"Hukuman bagi koruptor juga perlu lebih ditingkatkan," pesannya.
