Warga Jabar Hakimi Pemerintah, Soal HAM dan Korupsi

"Pemerintah Jabar telah gagal untuk mensejahterakan rakyatnya, dengan momentum hari HAM, rakyat Jabar ini kita jadikan sebagai penghakiman masyarakat jabar," ujar Korlap (Koordinator Lapangan) Aksi, Samuel Situmorang (LBH Bandung), Selasa, (13/12).

Ratusan masyarakat yang merupakan perwakilan dari beberapa organisasi, tergabung dalam Aliansi Rakyat Jawa Barat (AL JABAR), massa berduyun-duyun dari samping Gasibu dan mendatangi Gedung Sate di Bandung.

Menurut Kadiv Advokasi LBH Bandung, Arif Yogiawan, yang juga hadir di barisan, Al Jabar akan memastikan pemenuhan, penghormatan hak asasi manusia dengan cara melakukan pemantauan, dan berbagai desakan serta terobosan kebijakan di Jawa Barat.

"Aljabar meminta semua kasus-kasus rakyat diselesaikan dan usut tuntas koruptor keakar-akarnya," tegasnya dengan lantang.

Arif memaparkan, tahun 2011 ada 170 pengaduan masuk ke LBH tentang kriminalisasi petani, buruh dan masyarakat korban banjir. "Bahkan salah satunya petani di Ciamis disidang hanya karena cari kayu bakar di hutan," jelasnya.

Selain itu, dalam aksi tersebut juga hadir Acil Bimbo, sebagai wakil dari warga korban banjir. "Masyarakat Jabar sudah 'keuheul' (nafsu) kepada pemerintah yang tidak pernah memenuhi hak warganya. Ternyata pemerintah lebih berpihak kepada pemilik modal dibanding ke warganya," kata musisi senior Bimbo itu dengan semangat.

Aliansi tersebut terdiri dari: Warga korban banjir Cieunteung, Pengungsi Walatra, Warga Ibun, Warga korban pembngunan apartemen dan hotel di KBU, Korban pembangunan PLTSA, Warga Rancabentang, FKWPL Bogor, GERAM, FMN, FKPA, PSDK, FDA, KPB, Baraya Bandung, FOKBER, MLPH Godong Sewu, SHI Jabar, CMC Forum, Wrga krban TPA, SBSI 92, KASBI jabar, AGRA Jabar, LBH Bndung, PERAK Indonesia, Pepeling, FK3I, FSPM, FP2KC, FPB, DPKLTS, Komunitas Kabuyutan, Daya Cipta budaya, Perkumpulan inisiatif, Inisiatif, Komunitas Taboo, ASAS UPI, UKSK UPI, BANGAR, Katurnagari, Rumah Cemara, WALHI Jabar.

10 Maklumat Warga Jawa Barat

Selanjutnya, massa menyerahkan rapor merah atas tindakan pelanggaran HAM dan korupsi untuk pemerintah Jabar, serta membacakan 10 maklumat, yakni:

1. Menuntut aparatur negara untuk menjamin perlindungan, keselamatan, keamanan, dan kemakmuran kehidupan nelayan, buruh, pemuda, guru, buruh migran, keluarga, ibu dan anak, serta kaum marginal.
2. Menuntut jaminan perlindungan hak rakyat untuk mengelola sumber-sumber kehidupan dan lingkungan hidup, air, tanah, hutan, sandang, udara, dan energi yang berkeadilan.
3. Menuntut jaminan perlindungan hak rakyat atas kesehatan gratis, pendidikan murah, upah dan pekerjaan yang layak, serta perumahan yang sehat dan bersih.
4. Menghentikan segala bentuk kriminalisasi, intimidasi, diskriminasi, dan upaya represif aparatur negara terhadap rakyat di berbagai sektor.
5. Menuntut negara menjamin hak atas perlindungan dan penataan ruang dan lingkungan hidup yang sehat, bersih, berkeadilan, dan berkelanjutan.
6. Menuntut penyelsaian kasus pelanggaran HAM di Jawa Barat.
7. Menuntut aparatur negara mengusut tuntas, menangkap dan mengadili pelanggaran HAM seperti korupsi pejabat dan pengusaha nakal, pengsaha yang memberikan upah murah dan PHK massal, perbudakan buruh, sistem out sourching, penembakan dan pembiaran terpenuhinya hak ekonomi sosial dan budaya.
8. Menuntut profesionalisme aparatur penegak hukum dalam menegakkan aturan, tugas dan kewenangannya dalam menyelesaikan kasus atau sengketa sosisal, SDA dan perburuhan di atas pilar keadilan sosial.
9. Menuntut semua aparatur negara/pengurus publik menjamin pemenuhan Hak Rakyat atas akses informasi dan prtspsi yang akuntable dan terbuka.
10. Menuntut dan menghentikan segala bentuk tindakan kekerasan aparatur negara yang membungkam kebebasan rakyat untuk memilih dan dipilih, berpendapat, berserikat, berkumpul, berorganisasi dan berpendapat di muka umum.