PDIP: BPK Harus Audit BPN Terkait Kasus Mesuji

Cuplik.Com - Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan menyesalkan dan mengutuk aksi pembunuhan petani di Mesuji, Lampung, selain harus diusut oleh aparat, BPK juga dihimbau segera mengaudit kinerja BPN yang tak becus mengurus masalah tanah di daerah itu.

"Kasus pidana pembunuhan tersebut tentu perlu disusut tuntas oleh polisi, tapi jika kinerja BPN (Badan Pertanahan Nasional) terutama Deputi 5 -bagian penyelesaian sengketa tanah- tidak membaik maka kekerasan-kekerasan serupa akan terus bermunculan," ujar politisi PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, Kamis (15/12).
 
Hal itu diungkapkannya berdasarkan laporan masyarakat yang disertai rekaman video ke Komisi III DPR RI kemarin, (14/12), Eva menilai, dari penjelasan Kapolri dan jajarannya pada Raker malam hari (14/12) yang sumir, menunjukkan bahwa keterlibatan polisi justru memperburuk situasi.

"Perbaikan di Polri, harus memastikan Mabes menghentikan tradisi pelayanan masyarakat yang diskriminatif berbasis upah yang sebenarnya mendegradasi martabat dan wibawa Polri," terangnya.

Selain itu PDIP menuntut BPK segera mengaudit BPN terkait sengketa tersebut. "PDIP menyarankan agar DPR meminta BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk melaksankan audit kinerja terhadap BPN sebagai dasar pembenahan fundamental di lembaga tersebut," tegas anggota Komisi III itu.

Eva mengingatkan, Tuntutan itu menggenapi temuan audit BPK yang hingga laporan terakhirnya selalu memberikan status disclaimer (penolakan) pada kinerja keuangan BPN.

Sehingga, lanjutnya, Presiden SBY sebagai kepala Negara harus mengevaluasi BPN mengingat pengaduan masyarakat berupa tindak kekerasan yang sebagian besar diakibatkan konflik pertanahan.

"Presiden sepatutnya merespon rekomendasi Komisi II DPR RI yang sudah menyurat Presiden agar memberikan perhatian khusus atas kinerja BPN," tandasnya.