Pemerintah Hanya Jadi Pemadam Kebakaran Konflik

Cuplik.Com - Jakarta - Masalah sengketa lahan perkebunan sejak lama sudah marak. Terlepas kasus Mesuji benar atau tidak sedramatisir seperti video, yang katanya ada unsur oplosan. Pemerintah diharapkan tidak msekedar menjadi 'pemadam kebakaran' untuk meredam konflik yang bersifat sementara.

"Kami di Komisi III DPR banyak mendapat laporan, termasuk dari LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) atas kasus yang sama seperti di Riau rakyat berhadapan dengan Sinar Mas Group, di Belitung dengan Perusahaan Malaysia, di Sumatera, dan lain-lain," papar Anggota Komisi III Bambang Soesatyo, Senin (19/12/11).

Menurutnya, saat ini bukan hanya masalah lahan perkebunan, tapi sudah masuk pada lahan pertambangan seperti Kolaka. "Ini masalah serius, karena kemudian masyarakat kalah oleh ulah investor yang didukung oknum penegak hukum. Ada polisi, TNI, Kejaksaan," terangnya.

Ia menilai, ketika eksekutif bermain, maka anggota dewan dan partai politik pun ikut terlibat. Masalah sengketa lahan juga tidak semata-mata dilihat dari aspek ekonominya, tetapi juga para investor dengan menjadikan aparat hukum 'jadi centeng' sehingga rakyat ditindas dan pengerusakan lingkungan di mana-mana.

"Jika mau benar, DPR dan Presiden tidak hanya membentuk tim kasus Mesuji saja, tapi menampung berbagai kasus sengketa lahan yang merugikan rakyat dan merusak lingkungan. Harus ada koordinasi inter-departemen. Badan Pertanahan Nasional (BPN) kinerjanya buruk ikut bermain, Menteri Kehutanan, Menteri Pertambangan, Dirjen Minerba, Kepolisian, Kejaksaan, KPK, serta TNI," tegasnya.

Alhasil, Bambang menyimpulkan, dalam kasus sengketa lahan selalu ada unsur korupsi yang melibatkan oknum penegak hukum, eksekutif dan legislatif.

"Kalau hanya bicara kasus Mesuji (penuntasannya -red), pemerintah hanya akan menjadi pemadam kebakaran (meredam konflik sementara, -red)," pungkasnya.