Panja Mesuji Harus Libatkan Menhut dan BPN

Cuplik.Com - Jakarta - Tragedi Mesuji menjadi parameter penuntasan pelanggaran HAM di Indonesia, oleh karenanya DPR membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk persoalan itu, dalam hal ini Panja wajib melibatkan instansi terkait seperti Kementerian Kehutanan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Pastinya panja ini akan melibatkan para pihak terkait seperti Menhut atau Kepala BPN. Namun saya juga akan tetap mengawal penuntasan dugaan pelanggaran HAM berat yang terjadi di mesuji," ujar Anggota Komisi III DPR RI, Aboe Bakar al Habsyi, Kamis (22/12/11).

Aboe pun mengakui, tragedi Mesuji merupakan bukti lemahnya aparat dan instansi terkait dalam melindungi dan melayani masyarakat, sehingga dengan mudahnya pemerintah menjadi alat perusahaan untuk menindas rakyat.

"Sepertinya hal ini sudah menjadi trend, aparat kita mendapatkan suapan biaya pengamanan dari pihak swasta, akibatnya mereka represif pada rakyat sendiri yang seharusnya dilindungi," paparnya.

Sehingga, menurut Legislator PKS itu, upaya apapun, demi kepentingan rakyat akan selalu dukung, terlepas dari apapun namanya. Namun menurutnya pembentukan Panja merupakan salah satu alternatif yang strategis untuk menuntaskan persoalan Mesuji.

Meskipun, seperti diketahui muara tragedi Mesuji adalah masalah sengketa lahan antara perusahaan milik Malaysia dan warga. Namun tidak menutup kemungkinan tragedi Mesuji menjadi pintu utama mengungkap masalah perkebunan dan pertambangan di daerah lain.

"Memang beberapa teman ingin agar panja ini fokus pada persoalan pertanahan, hal ini disebabkan sengketa pertanahan terjadi diberbagai daerah yang bersinggungan dengan perkebunan dan pertambangan. Karenanya penuntasan indikasi pelanggaran HAM akan menjadi parameter penegakan hukum dan perlindungan HAM di Indonesia," pungkasnya.