Sikapi Konflik Berdarah, SBY Sembunyi Dibalik Otda?

Cuplik.Com - Jakarta - Presiden SBY tidak boleh minimalis dalam menyikapi konflik berdarah yang terjadi di sejumlah daerah akhir-akhir ini. Harus ada upaya dan inisiatif dari presiden untuk meminimalisir konflik berdarah antarwarga maupun warga versus aparat keamanan, SBY seolah diam dengan alasan Otonomi Daerah (Otda).
 
"Inti keprihatinannya adalah selalu saja ada korban tewas, baik karena tindak kekerasan antarwarga, maupun karena bentrok warga dengan aparat sebagaimana yang terjadi di Bima maupun di Mesuji. Kalau sudah ada korban jiwa yang tewas, persoalan siapa salah siapa benar bukan lagi yang utama. Persoalan utamanya adalah mengapa nyawa manusia harus dikorbankan, sementara setiap permasalahan bisa diselesaikan melalui dialog, musyawarah atau proses hukum," jelas Anggota Komisi Hukum DPR RI Bambang Soesatyo, Minggu (25/12/11).

Seperti diketahui, Berbagai kalangan prihatin karena intensitas tindak kekerasan berdarah yang muncul dalam konflik antar warga maupun warga dengan aparat cenderung meningkat. Setelah kekerasan berdarah di Papua, masyarakat dikejutkan oleh tragedi pembantaian di Mesuji. Ketika tim pencari fakta masih mendalami kasus Mesuji, konflik berdarah yang melibatkan warga versus aparat terjadi lagi di Pelabuhan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat, kemarin Sabtu (24/12). Konflik di Bima menyebabkan tiga korban tewas dan puluhan lainnya luka-luka.
 
“Kalau kecenderungan ini tidak segera dikendalikan, saya khawatir akan menjadi preseden. Dalam arti kelompok-kelompok masyarakat menghalalkan tindak kekerasan, termasuk membunuh, untuk menyelesaikan setiap persoalan yang mengemuka di ruang publik,” terangnya.
 
Bambang menilai kecenderungan tersebut sangat berbahaya. Karena itu, presiden SBY harus menunjukkan kepeduliannya. Rentang waktu antara kekerasan di Papua, Mesuji dan Bima terbilang pendek.

"Tidak bijaksana jika presiden minimalis. Rangkaian peristiwa kekerasan berdarah itu barangkali akan menggejala di mana-mana. Sebagai kepala pemerintahan, presiden harus merespon gejala negatif itu," katanya mengingatkan sikap SBY.
 
"Menyikapi rangkaian peristiwa berdarah itu, Presiden tidak boleh lepas tangan karena alasan otonomi daerah. Sebaliknya, Presiden justru harus pro aktif berkomunikasi dengan kepala daerah yang menjadi lokasi peristiwa berdarah itu," pungkasnya.