Pemihakan Pemerintah ke Pemodal Harus Disudahi

Cuplik.Com - Jakarta - Indonesia Police Watch (IPW) menilai, benturan polisi dengan rakyat di kawasan tambang dan perkebunan besar tidak melulu akibat ketidakbecusan polisi. Tapi sumber pemicunya juga akibat pemihakan pemerintah pusat dan daerah yang membabibuta terhadap pengusaha tambang dan perkebunan.

"Pemihakan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang membabibuta terhadap pengusaha besar, baik asing maupun lokal, harus disudahi, jika tidak, polisi akan terus diperalat secara membabibuta untuk membantai rakyat," tegas Ketua Presidium IPW Neta Saputra Pane, Minggu (25/12/11).

Menurutnya, pemerintah pusat dan daerah saat ini semakin kehilangan nasionalisme dalam menyikapi kepentingan pengusaha, terutama pengusaha asing. Uang sudah membuat para pejabat seperti agen-agen asing di negerinya sendiri. Akibatnya, mereka tidak peduli dengan keluhan rakyat akan kerusakan lingkungan hidup yang mengganggu ekosistem dan sumber hidup rakyat.

"Sikap mereka yang menjadi agen-agen asing membuat para pejabat negeri ini semakin tidak peduli dengan nasib rakyat, hak-hak rakyat, dan musnahnya akar budaya rakyat karena rakyat terusir dari tanah kelahirannya," terangnya.

Ironisnya, lanjut Pane, ketika rakyat berusaha membela hak-haknya, polisi atas nama ketertiban sosial malah melakukan pembantaian dan penembakan yang membabibuta. Padahal, jika polisi konsisten melakukan penegakan hukum dan menjaga ketertiban sosial, seharusnya polisi melihat motiv dan akar masalahnya.

"Artinya, polisi lebih dulu menangkapi para pejabat dan pengusaha dan bukan menembaki rakyat. Sebab para pengusaha tersebut sudah melakukan perusakan lingkungan hidup sumber hidup rakyat, akibat ijin yang dikeluarkan pejabat pemerintah pusat dan daerah," jelasnya.

Selain itu, Pane menilai polisi tidak pernah membantu rakyat untuk menjaga kelestarian lingkungan hidupnya dan polisi tidak pernah membantu rakyat dalam memperjuangkan hak-hak hidupnya.

"Yang terjadi justru rakyat diberondong dengan peluru saat memperjuangkan haknya. Polisi ogah menjalankan fungsinya sebagai mediator yang membela kepentingan rakyat. Sikap inilah yang membuat rakyat menuding bahwa polisi telah diperalat menjadi centeng pengusaha," tegasnya.

Jika pemerintah pusat dan daerah tidak pro rakyat, jika polisi pun tidak pro rakyat, siapa lagi yang membela rakyat. Lalu haruskah rakyat ditembaki jika rakyat mencoba membela dirinya sendiri?