Soal Insiden Bima, DPR Akan Panggil Kapolri

Cuplik.Com - Jakarta - Selama 2011 ini polisi kelihatan sangat kedodoran dalam upaya deteksi dini kerusuhan dan pengamanan. Polri dinilai tak mampu mengolah hasil intelegensi, untuk itu DPR patut memanggil Kapolri Timur Pradopo untuk dimintai keterangan.

"Berbagai kerusuhan tersebut tidak dapat terdeteksi dengan baik oleh Polri, ini menunjukkan lemahnya penguasaan kewilayahan oleh lembaga ini. Karenanya perlu ada evaluasi apakah penyebab kelemahan tersebut," ujar Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Al Habsyi, Senin (26/12/11)

Kerusuhan seperti insiden Cikeusik, kerusuhan Temanggung, kerusuhan Ambon, kerusuhan Klungkung Bali, dan lain sebagainya. Di sisi lain Polri terlihat represif ketika melakukan kegiatan pengamanan, tak jarang senjata mereka menyalak dan melukai bahkan menewaskan masyarakat sipil, seperti yang terjadi baru-baru ini di Batam, Papua, Mesuji Lampung, Oki Sumsel, Mandailing Natal dan yang terakhir dipenghujung tahun ini adalah Bima.

"Karenanya sudah sangat patut DPR memanggil Kapolri. Saya lihat Polri lemah dalam mengelola Bahan Keterangan (Baket) Intelijen manjadi sebuah operasi lapangan yang harus disiapkan dalam menindak lanjuti info Intel tersebut," tegas Legislator PKS itu.

Seharusnya, lanjutnya, dari Baket yang ada, Polri harus mampu mengidentifikasi siapa yang dihadapi. Bila yang dihadapi bukan kekuatan bersenjata. Polri dilarang membawa senjata, apalagi menggunakan. "Seharusnya kekuatan polisi hanya digunakan apabila eskalasi di lapangan berkembang menjadi anarkhis dan memerlukan kekuatan bersenjata," terangnya.

Untuk itu Aboe menegaskan pemanggilan Kapolri untuk menjelaskan dan memastikan apakah tindakan lapangan yang dilakukan aparat telah sesuai dengan urut-urutan tindakan yang benar. Apakah polisi sudah melakukan pendekatan yang persuasif, dilanjutkan Peringatan dengan suara. Langkah selanjutnya adalah pembubaran massa dengan alat/air, bila memang sudah meningkat pada perlawanan bersenjata baru dilakukan penanganan dengan senjata, namun tidak untuk menjatuhkan korban.

"Penanganan pada tahap ini pun (penggunaan senjata) ada aturannya, penggunaan senjata oleh polisi hanya menggunakan peluru hampa atau karet. Aturan dasar polisi peluru tajam dilarang kecuali 'lawan' membawa Senjata Api. Pemenuhan protap ini yang akan kita tanyakan pada Kapolri, bagaimana penggunaan prosedur tersebut dalam penanganan kasus Bima," pungkasnya.