2012, SBY-Boediono Tak Akan Berubah

Cuplik.Com - Jakarta - Tahun 2011 merupakan tahun kelam kemanusiaan dan tahun penjungkir-balikan hukum untuk kepentingan kelompok tertentu. Memasuki 2012, Komisi Hukum DPR RI menilai tidak akan membawa perubahan yang berarti dalam penegakan hukum pada pemerintahan SBY-Boediono.

"Memasuki 2012 pun menurut saya tidak akan membawa perubahan yang berarti. Hampir tidak ada celah untuk terjadinya situasi hukum yang kondusif," ujar Anggota Komisi Hukum DPR RI, Bambang Soesatyo, Selasa (27/12/11).

Menurutnya, imbas politik sandera yang terjadi selama pemerintahan SBY-Boediono sejak 2009 akan terus mewarnai hingga tahun depan, 2012, dipastikan tarik menarik kepentingan elit akan terus meningkat yang berakibat mandegnya penegakan hukum. Bkan hanya itu, kasus korupsi besar pun yang selama ini menjadi harapan publik tidak akan terselesaikan dengan baik.

"Sikap ambigu dari pemerintah (SBY-Boediono) yang selalu mengembor-gemborkan penegakan hukum, tetapi pada kenyataannya tidak memposisikan diri sebagai panglima untuk pemberantasan korupsi, akan terus terjadi. Dinamika hukum yg terkesan saling sandera akan tetap dibiarkan," katanya.

Bambang juga meyakini, bila kasus-kasus korupsi besar yang terjadi di 2011 akan terus menjadi batu sandungan pemerintahan SBY di 2012.

"Menurut saya, kasus Century di 2012 akan ‘meledak’ menjadi lebih besar. Kekecewaan penanganan kasus Century dan hasil audit forensik BPK yang jauh panggang dari api, akan berujung pada Hak Menyatakan Pendapat (HMP), dan bila itu terjadi, kegaduhan politik akan mengiringi pergantian pemerintahan SBY dengan pemerintahan baru," tegasnya dengan yakin.
 
"Di tahun 2012 kita berharap pimpinan KPK yang baru bisa menunjukkan keberanian melawan segala bentuk tekanan dan intervensi. Sebab, kecenderungan yang terjadi saat ini, ada kekuatan besar yang terus berupaya menghalangi penuntasan kasus-kasus besar yang melibatkan jantung kekuasaan," paparnya.
 
Untuk itu Ia menyarankan, Presiden SBY juga harus benar-benar menunjukan kemauan politik untuk tidak diskriminatif lagi dalam penegakan hukum. Diskriminasi perlakuan kasus hukum yang dimulai dari atas akan dicontoh oknum penegak hukum di lapangan.

"Kalau perilaku pimpinan 'sontoloyo', maka agenda penegakan hukum pasti akan tetap karut marut. Dan, tekad presiden dalam perang melawan korupsi, tetap dibaca publik sebagai perang-perangan melawan korupsi," tegasnya.