Kapolri Harus Copot Kapolres Bima dan Kapolda NTB

Cuplik.Com - Jakarta - Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Timur Pradopo agar segera mencopot Kapolres Bima dan Kapolda Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), hal itu sebagai bentuk tanggung jawab atas insiden Bima beberapa hari yang lalu.

"IPW mendesak Kapolri agar segera mencopot Kapolres Bima dan Kapolda NTB. Selain itu Kapolri harus mendorong adanya penyidikan pidana dan pelanggaran HAM terhadap Kapolres, Kapolda dan Bupati Bima," ujar Ketua Presidium Neta Saputra Pane, Selasa (27/12/11).

Menurut IPW desakan pemecatan tersebut ada tiga alasan kenapa Kapolres dan Kapolda harus dicopot dan diproses secara pidana.

Pertama, untuk menghindari eskalasi gelombang protes dan kemarahan rakyat yang makin tinggi.

Kedua, terjadi kebohongan publik bahwa penembakan massa sudah sesuai SOP. Padahal dalam mengendalikan aksi massa tersebut tidak digunakan gas air mata maupun water cannon. "Dalam SOP dengan tegas disebutkan, mengendalikan aksi massa harus ada tahapan-tahapan, yakni pasukan tameng, gas air mata, water canon, peluru hampa, dan peluru karet," jelas Pane.

Ketiga, pada 7 Septemper 2011, Kapolresta Bima AKBP Kumbul memimpin pertemuan dengan berbagai pihak. Saat itu Kapolres menyatakan: “Rakor ini akan memaparkan tahapan kegiatan eksplorasi di dua kecamatan. Terkait dengan rencana eksplorasi ini, jajaran Polresta Bima siap mengamankan kegiatan penambangan".

"Pernyataan ini jelas-jelas pemihakan yang membabibuta terhadap perusahaan tambang. Padahal saat itu Kementerian Kehutanan menyatakan, PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) belum mengajukan permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk eksplorasi tambang," paparnya.

Pane menjelaskan, hal tersebut jelas melanggar Pasal 50 UU 41/1999 mengenai kawasan hutan dengan sanksi minimal 10 tahun penjara.

Berkaitan dengan itu IPW mendesak Kapolri agar memrintahkan pemeriksaan intensif kepada kapolres, kapolda, dan Bupati Bima.

"Sebab kedua pejabat polisi tersebut sudah membiarkan kepolisian di Bima menjadi beking keamanan perusahaan, mengabaikan kepentingan masyrakat luas??, membiarkan pelanggaran hukum, dan perusakan hutan," pungkasnya.