Satgas TKI Hanya Iklan Sabun Mandi Ala SBY

Keberadaan satgas TKI yang dibentuk SBY berakhir masa tugasnya pada bulan Desember 2012. Namun beberapa pihak menyatakan perlunya diperpanjang keberadaan satgas tersebut.

"TKI butuh kehadiran negara sebagai pelindung bukan sebagai bagian dari mafia gurita TKI yang menjadi bagian dari pelaku siklus kekerasan dan diskriminasi terhadap TKI dan keluarganya. "Pembersihan" di seluruh level pemerintahan pusat maupun daerah, jadi kunci kehadiran negara dalam konteks tersebut. Legislasi diperbaiki, seribu satgas TKI dibentuk, tanpa ada political will, good and clean governance, hasilnya bisa dipastikan sekedar pencitraan iklan sabun mandi ala SBY!" ujar Anggota Komisi IX Rieke Diah Pitaloka, Senin (9/1/12).

Keberadaan satgas TKI menurutnya memperlihatkan "mandulnya" kementrian dan lembaga-lembaga pada masa kekuasaan SBY, dan juga Penghamburan uang APBN. padahal Kinerja satgas sampai saat ini tidak pernah dilaporkan secara transparan dan utuh kepada publik,

"Kalau hasilnya hanya data TKI yang terkena vonis mati, seharusnya data seperti itu kementerian dan lembaga terkait pun sudah ada, Kemenakertrans, BNP2TKI, Kemenlu, bahkan KemenHukHAM dan Kepolisian," paparnya.

"Saya tidak melihat sebuah pola kerja yang terukur dgn baik dari keberadaan satgas TKI yang telah bertugas selama satu tahun. Tak ada laporan secara detil dan transparan, baik soal penyelesaian kasus, mau pun penggunaan anggaran negara," imbuhnya.

Alhasil Rieke menegaskan, dari awal dirinya tidak mendukung adanya satgas TKI. Sebab, terlalu banyak satgas di republik ini. "Saya katakan satgas-satgas yang ada seperti kita 'menuju negara ad hoc'. Seharusnya dilakukan adalah mengefektifkan dan memaksimalkan kerja kementrian (Kemenakertrans) yang ada," tegasnya.

"Membangun koordinasi one country one tim antar kementrian dan lembaga. Melakukan Low enforcement, punish and reward terhadap pejabat-pejabat negara di kementerian dan lembaga terkait (BNP2TKI)," tambahnya.

"Kalau menteri tidak bisa kerja dan melakukan penyimpangan, tentu tidak bisa dipertahankan dengan pertimbangan 'kepentingan koalisi SBY' (Muhaimin Iskandar, Ketua PKB, salah satu anggota koalisi Partai Demokrat -red)," pungkasnya.