Cuplik.Com - Jakarta - Cetusan 10 komitmen bersama yang dilakukan oleh Kapolri Timur Pradopo perlu diapresiasi, karena merupakan bentuk respon polri atas tuntutan masyarakat yang berkembang saat ini. Komitmen Polri untuk tidak KKN, tidak melakukan kekerasan (represif) dan tidak melakukan pelanggaran HAM merupakan bentuk jawaban Polri.
"Saya kira ini merupakan iktikad baik dari polri dalam upaya melakukan reformasi internal agar lebih bersih dan humanis dalam menjalankan tugas, karenanya kita harus apresiasi hal ini sebagai sebuah langkah positif," ujar Anggota Komisi III DPR RI,
Aboe Bakar Al Habsyi, Selasa (24/1/12).
Menurutnya, persoalan keteladanan kepemimpinan dan hak bawahan untuk menolak perintah yang tidak benar, dalam butir-butir sepuluh komitemen polri merupakan langkah maju polri dalam memanusiakan aparat.
"Komitmen ini memberikan ruang kepada aparat untuk memiliki independensi sikap, dengan sebuah kualifikasi sikap yang layak untuk diteladani. Saya berharap ini akan menghilangkan sikap asal 'siap ndan', setiap aparat harus memiliki kemandirian penilaian atas semua tindakan yang dilakukan, apakah itu melanggar norma dan kesusilaan atau tidak," jelasnya.
Selain itu, Aboe juga berharap tidak ada lagi kekerasan yang dilakukan oleh Polri saat mengelola keaamanan, tidak ada lagi tahanan yang mati di tahanan, tak adalagi pendemo yang dipopor, tendang ataupun ditembak mati.
"Saya berharap ini tidak sekedar pencitraan belaka, namun benar-benar komitmen yang menjadi ruh dari setiap kinerja polri," tegasnya.
"Perlu ada internalisasi dari 10 komitmen ini, kalo memang perlu dibacakan atau bahkan diikrarkan setiap kali apel, mulai dari polsek hingga mabes. Sehingga komitmen ini benar-benar mendarah daging, semoga ini menjadi salah satu upaya perbaikan polri ke depan," imbuhnya.
Sepuluh Komitmen Polri pada 2012Sebelumnya pada Rapat Pimpinan (Rapim) Polri 2012 menghasilkan 10 komitmen bersama. Komitmen dibacakan
Kapolri Jenderal Timur Pradopo pada penutupan Rapim Polri di Gedung Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Jakarta Selatan, Kamis (19/1). Berikut 10 komitmen yang dibacakan di hadapan Kapolda se-Indonesia dan seluruh unsur pejabat tinggi Polri:
- Dengan penuh kesadaran dan kesungguhan hari, melaksanakan tugas kepolisian yang anti KKN dan antikekerasan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- Menampilkan kepemimpinan polri yang bertanggungjawab dengan penuh ketauladanan, menjamin kualitas kinerja anggota dan institusi, menjadi konsultan yang solutif bagi bawahan dan masyarakat.
- Selalu berada di depan dalam melaksanakan pemolisian preemtif, preventif, dan penegakan hukum yang bertanggungjawab, serta mengendalikan anggota untuk tidak melakukan kekerasan.
- Mengakomodasi hak dan kewajiban bawahan, untuk berani menyampaikan penolakan terhadap perintah atasan yang bertentangan dengan norma dan ketentuan yang berlaku.
- Dalam mengimplementasikan transparasi dan akuntanbilitas, selalu melibatkan peran pengawas eksternal independen sebagai konsultan maupun pengawas yang independen.
- Melaksanakan pemolisian dengan mengedepankan peran, tugas, kewajiban, dan tanggungjawab daripada status, hak dan kewenangan serta menhindari kepentingan pribadi.
- Melaksanakan standar pelayanan prima dan mengakomodasi semua komplain masyarakat mulai dari satuan polri terdepan secara berjenjang dan seketika.
- Mengedepankan Polsek sebagai satuan pelayanan terdepan yang kuat dengan memberikan dukungan penuh kepada kepala kesayuan berupa personel, sarana prasarana dan anggaran.
- Mewujudkan transparasi dan akuntanbilitas, solidaritas kesatuan, menghilangkan arogansi dan hak prerogratif, mengakomodasi keluhan, tuntutan serta penolakan bawahan dengan penuh empati.
- Mengoptimalkan strategi pemolisian komunitas, dalam upaya penyelesaian masalah sosial dalam masyarakat dengan menggunakan pendekatan social justice, yang didukung legitimasi.
