Ormas Meminta Bupati Indramayu Turun dari Jabatannya

Hal itu secara seirama diungkapkan oleh beberapa Ormas dan LSM di Indramayu, antara lain Persatuan Pemuda dan Remaja Desa Tugu (PEMERSATU), Ikatan Remaja Balongan (IRBA), Barisan Oposisi Rakyat (BOR), Lawang Institute, Pos Bantuan Hukum Berbasis Masyarakat (PBHBM), Pusat Kajian Strategis Pembangunan Daerah (PKSPD), dan DPC Serikat Buruh Migrant Indonesia (SBMI) Indramayu.

"Harus turun laah (Anna Sophana dari jabatannya), karena enggak punya visi pembangunan ekonomi yang jelas dan konkrit, hampir di setiap sektor ada masalah; petani, buruh, nelayan, pemuda, dan pendidikan," ujar juru bicara PEMERSATU, Afif Rahman, Rabu (1/2). Afif juga menyesalkan supremasi hukum di Indramayu tidak berjalan.

Senada dengan itu, Ketua IRBA, Abdul Ghofur menilai, Bupati Indramayu kerap kali mementingkan golongan dari partainya sendiri sedangkan yang tidak pro tidak diperhatikan. "Keluarganya dilindungi dari sisi hukum. masyarakat kecil tidak diperhatikan, (Anna) tidak layak jadi pemimpin. Ketika tidak layak ya harus diganti," katanya di waktu yang sama.   

Sementara, menurut Direktur PKSPD Indramayu, Oushj Dialambaka, mengungkapkan bahwa sejak awal (terpilihnya Anna Sophana jadi bupati) memang sudah tidak memenuhi kriteria. "Saya sudah tidak menganggap penting lagi pemimpin ketika tidak bisa menjalankan sebagai pemimpin. Semua proses (penggulingan rezim) tentu tidak bisa ditempuh, kecuali revolusi itu harus dilakukan," tegasnya.

"Apa bedanya juga dia (Anna) turun atau tidak, toh dia hanya boneka," sindir Direktur PBHBM Indramayu, Dewi Nurmalasari, menambahkan.

Sedangkan menurut Sekjen BOR Indramayu, Sahali, Secara normatif Anna Sophana belum bisa dikatakan optimal menjadi pemimpin, tanggungjawab secara yuridis tentang pemenuhan hak terhadap masyarakatnya belum terlaksana dengn baik. Secara politik, tidak ada "good will" tentang penyelesaian persoalan masyarakat, yang dapat dipastikan akan melahirkan delegitimasi.

Apalagi, lanjut Sahali, selama ini Anna Sophana tidak pernah menemui langsung masyarakat yang sedang memperjuangkan aspirasi atau tuntutannya. "Hal tersebut sedikit banyaknya sudah cukup menjadi bahan evaluasi dan kesimpulan masyarakat Indramayu, Anna Sophanah sudah gagal memimpin Indramayu," tegasnya.

"Sudah saatnya laah (Bupati turun). Pembangunan kesadaran demokratik di Indramayu mengalami kebuntuan, ini bisa dilihat dari pola perimbangan terhadap kekuasaan tidak menguat, terjadi demoralisasi birokrasi dalam urusan politik kekuasaan. korupsi yang menggurita dan banyak melibatkan kerabat kekuasaan" kata Ketua Dewan Pakar Lawang Institute, Nanang Kosim menambahkan.

Selain itu, dari sektor buruh migran pun angkat bicara, "Sangat tidak layak. Karena Anna tak berpihak pada nasib TKI asal Indramayu, itu ditunjukkan dengan tidak adanya kebijakan Pemda tentang upanya perlindungan dan pencegahan permasalahan TKI," tegas Ketua DPC SBMI Indramayu, Juwarih, saat ditanya kelayakan Anna memimpin Indramayu.