Jum'at, 31 Januari 2025
Hal itu diungkapkan oleh Koordinator Divisi Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi, menurutnya utang Indonesia dari pemerintahan Megawati ke zaman pemerintah SBY mengalami kenaikan sebesar Rp 705 triliun.
"Posisi utang pada masa Megawati sebesar Rp 1.232 triliun pada tahun 2003. Sedangkan posisi utang pada masa pemerintah SBY sebesar Rp 1.937 triliun pada tahun anggaran 2012. Pengeleloaan utang oleh pemerintahan SBY sangat amburadul dan sangat mengecewakan," papar Uchok, Minggu (5/2).
Penyebab pengelolaan utang di masa SBY yang amburadul itu, menurut Uchok, utang dipakai untuk 'bermewah-mewahan' untuk memenuhi pembelian fasilitas para pejabat negara seperti pembelian pesawat Kepresidenan dengan konsep green air craft dengan alokasi anggaran sebesar Rp 526 miliar.
"Pembelian pesawat kepresidenan berasal dari utang, bisa dilihat pada tahun 2011 pemerintah berutang sebesar Rp 92 miliar, dan pada 2012, pemerintah berhutang sebesar Rp 339 miliar," jelasnya.
Selain itu, anggaran PNPM Mandiri yang berasal utang mengalami kebocoran sebesar Rp 200 miliar. "Dengan demikian, jelas bahwa Indonesia berhutang tetapi hanya untuk dikorup oleh pejabat-pejabat publik," tegasnya.
Dengan demikian, kalau pada tahun anggaran 2012 dengan utang sejumlah Rp 1.937 triliun dibagi dengan 259 juta orang, berarti Presiden SBY memberikan perkepala untuk setiap satu orang penduduk, mempunyai hutang sebesar Rp 7.478.764.
"Utang tersebut berpotensi dikorupsi," kata Uchok menegaskan.
Untuk itu, dari persoalan diatas, Seknas FITRA, Pukat Korupsi FH UGM; Komite Penyelidikan dan Pemberanatasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah mendesak pemerintah SBY untuk melakukan moratorium atau pengajuan keringanan pembayaran utang.
