Jum'at, 31 Januari 2025
"Rangkaian kegiatan dan peristiwa itu memunculkan dugaan bahwa konsentrasi SBY lebih terfokus pada persoalan yang mendera PD dibanding persoalan yang mestinya ditangani pemerintah," ujar Anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo, Minggu (19/2).
Menurutnya, kepedulian Presiden terhadap situasi karut marut sekarang ini amat diperlukan. Belakangan ini, presiden terlihat sigap merespon persoalan internal Partai Demokrat. Ada pertemuan yang membahas ekses kasus suap wisma Atlet Palembang terhadap PD, pernyataan pers SBY dan respons SBY atas rotasi seorang kader PD yang sedang bermasalah dengan hukum, sehingga diharapkan jangan sampai mengganggu konsentrasi SBY dalam memimpin bangsa ini.
"Eskalasi persoalan yang dihadapi Partai Demokrat (PD) jangan sampai mengganggu konsentrasi presiden memimpin pemerintahan. Meningkatnya intensitas konflik sosial di sejumlah daerah mengindikasikan bahwa stabilitas nasional sedang diuji. Untuk melalui ujian berat ini, diperlukan Kepemimpinan Presiden yang efektif dan berani," tegas politisi Golkar itu.
Selain itu, lanjutnya, dalam beberapa bulan terakhir ini, intensitas konflik berdarah maupun bentrok warga dengan penegak hukum dirasakan makin meningkat. Dari konflik yang terjadi pada beberapa tempat di Papua, Maluku, Lampung, Mesuji, di Kalimantan, hingga Bali dan Nusa Tenggara Timur.
"Alasan yang melatarbelakangi konflik atau bentrok pun beragam. Ada yang berlatarbelakang persoalan tanah (konflik agraria), rivalitas antarwarga, ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah daerah, hingga ketidakpuasan warga terhadap penanganan kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat daerah. Bahkan, terjadi juga konflik yang berlatarbelakang agama," paparnya.
Bambang menilai kegelisahan sosial itu bermuara pada akumulasi persosalan ekonomi, kurangnya rakyat rasa keadilan dan pertanyaan seputar peran negara dalam melindungi warga negara, Ia menilai pemerintah telah gagal meringankan beban rakyat.
"Pemerintah hendaknya menyadari bahwa kegelisahan sosial sedang menyelimuti masyarakat di mana-mana. Kualitas pertumbuhan ekonomi yang buruk gagal meringankan beban hidup warga kebanyakan. Akhir-akhir ini, rasa keadilan rakyat sering terluka akibat tidak adanya kearifan dalam mekanisme penegakan hukum," tandasnya.
