Pada tahun anggaran 2012, MPR mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp 318 miliar. Anggaran terbanyak dialokasikan untuk anggaran "sosialisasi Oleh Anggota MPR RI di Daerah Pemilihan" sebesar Rp 228 miliar. Alokasi terbanyak kedua, ada dalam program "Dialog 4 Pilar Kehidupan berbangsa dan bernegara" sebesar Rp.53 miliar.
"Alokasi anggaran 4 Pilar sebesar Rp.318 miliar, hanya menghambur-hamburkan uang negara," ungkap Koordinator Advokasi dan Investigasi Sekretariat Nasional FITRA, Uchok Sky Khadafi, Selasa (21/2).
Seperti diketahui, empat pilar itu adalah: Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Berikut adalah rincian alokasi anggaran Empat Pilar Kebangsaan MPR menurut catatan FITRA:
Sehingga jumlah total menjadi Rp 318.747.966.000.
Dari rincian di atas, seknas FITRA mempunyai catatan sebagai berikut:
Pertama, Alokasi anggaran sebesar Rp 228 miliar untuk "Sosialisasi Oleh Anggota MPR RI di Daerah Pemilihan" tidak akan efektif dan hanya menghambur-hambur uang negara. Sebab, pelaksana sosialiasi ini adalah anggota MPR yang notabenenya berasal dari DPD dan DPR.
"Selama ini anggota DPD dan DPR tidak akan bisa efektif melaksanakan sosialisasi ini. Saat ini, anggapan masyarakat terhadap anggota DPD dan MPR bukan lagi sebagai tauladan bagi masyarakat," katanya.
Uchok menilai, selama ini politisi adalah perkerjaan yang luhur dan mulia bagi masyarakat. Seorang politisi diumpamakan seperti Petani yang berkerja di sawah, sehingga hasil panennya boleh dimakan dan dinikmati oleh siapa saja.
Namun, lanjutnya, saat ini politisi bagi masyarakat dinilai sangat rakus dan serakah, hanya mementingkan dirinya saja, tidak lagi untuk kepentingan masyarakat. "Beginilah gambaran politisi kita dipandang oleh publik saat ini, jadi, dengan pandangan ini, tidak mungkin seorang DPR yang politisi menjadi tauladan bagi masyarakat," tegasnya.
Kedua, alokasi anggaran sebesar Rp 318 miliar ini banyak diperuntukkan untuk acara-acara seremonial saja, dan alokasi anggaran ini hanya membuang uang pajak rakyat semata. "Seharusnya DPR mencari program-program yang lebih kreatif dan inovatif juga mencerdaskan buat publik," papar Uchok.
Untuk itu, seknas FITRA meminta kepada sekretariat jenderal MPR agar melakukan transparansi anggaran dalam semua program tersebut. "karena selama ini banyak anggaran hanya menghambur-hamburkan uang negara saja tanpa jelas dampaknya untuk 4 pilar ini," tegasnya.