Selasa, 4 Maret 2025
Meskipun konferensi ini mendukung Dewan Nasional akan tetapi Dewan Nasional Suriah menganggap konferensi tersebut belum seutuhya menampung aspirasi rakyat suriah.
Diakhir konferensi, Mentri Luar negri Tunisia Rofiq Abdul Salam menyatkan bahwa sekutu Suriah menegaskan adanya kebutuhan yang mendesak guna menghentikan segera semua tindak kekerasan. Rafiq menyerukan Dewan Kewamanan PBB untuk mengambil tindakan terhadap rezim Suriah. Lansir Aljazeera, Sabtu (25/2).
Peserta konferensi berkomitmen untuk mengambil langkah yang tepat untuk memberlakukan pembatasan dan sanksi terhadap rezim Suriah dan kroninya.
Dalam konferensi ini, mengajak seluruh organisasi kemanusian turut memberikan bantuan di daerah Homs dan Zabadani.
Oleh karena itu, lanjut Abdul Salam, dalam pertemuan ini terjadi kesepakatan dengan negara Yordania dan Turki, namun ia tidak merinci isi pembahasan tersebut.
Pengakuan PBB
Berkaitan pengakuan terhadap Dewan Nasional Suriah dari luar negri, Mentri Luar Negri Suriah menanggapi dingin. Menurutnya kekuatan Barat dan Arab cenderung mengakui Dewan Nasional Suriah pada dua pertemuan yang akan datang di Turki dan Perancis.
"Kami berhenti ditengah jalan (kekerasan) barangkali dapat menyelesaikan masalah ini baik di Turki maupun di Perancis," katanya.
Hasil pertemuan tersebut, mengesampingkan opsi intervensi militer, dan dianggap bahwa aliran senjata ke Suriah berbahaya ke daerah-daerah tetangga. Dikatakan bahwa tujuan koferensi ini sekarang adalah untuk mencapai transisi demokrasi yang damai dan menghindari terulangnya intervensi militer yang gagal di wilayah tersebut.
Berkenaan dengan pasukan penjaga perdamaian, Abdul menegaskan, bahwa pertemuan tidak menyentuh masalah perdamaian dan menyetujui pengiriman pasukan tersebut, "itu harus dipimpin oleh seorang Arab." tegasnya.
Dalam konteks ini, Menteri Luar Negeri Prancis Alain Juppe mengatakan pembentukan pasukan perdamaian Arab di Suriah membutuhkan "persetujuan" dari Dewan Keamanan PBB.
Kepada wartawan Juppe menjelaskan, "Beberapa pembicaraan mengarah ke hipotesis ini, Namun kembali kepada Dewan Keamanan PBB untuk memberikan lampu hijau." Lanjut Juppe,
"Jika situasi tidak membaik dalam waktu dekat, semua pilihan terbuka." Ditambahkan pula "Jika rezim Suriah menutup sepenuhnya masuknya bantuan kemanusiaan dan mengevakuasi yang terluka, tidak ada keraguan bahwa ia harus bergerak ke tahap yang berbeda," tanpa klarifikasi lebih lanjut.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton mengatakan Assad dan pasukannya bertanggung jawab atas bencana kemanusiaan di Suriah.
