Kamis, 13 Februari 2025
"Bukan berarti pemilihan langsung itu adalah yang paling benar. Sehingga pada akhirnya adalah suatu pilihan dalam konstitusi. Ini soal pilihan saja. Karena ini kehendak mayoritas. Inilah demokrasi yang berkembang saat ini," ujar Lukman dalam Kongres Pancasila, di gedung MPR, Jakarta, Rabu (30/5).
Menurutnya, benturan dua pandangan terkait pemilihan pemimpin baik Presiden maupun Kepala Daerah secara langsung atau tidak langsung mempunyai argumen kuat. Dia menjelaskan pemilihan langsung berdasarkan atas hak-hak individu rakyat yang harus diperhatikan tanpa pandang bulu dan latarbelakang apap pun, "Meski tak lulus SD bisa memilih" jelasnya.
Sementara, pemilihan tak langsung, lanjutnya, pun mempunyai alasan kuat, karena secara rasional warga negara dalam memilih pemimpin membutuhkan basic pengetahuan yang luas dan memahami sosok pemimpin seperti apa yang dibutuhkan.
Oleh karenannya, Lukman menilai, saat ini, hasil pemilihan langsung belum menunjukkan terbaiknya, justru malah merusak nilai-nilai Pancasila yang diakibatkan era demokrasi yang terlalu bebas.
"Pancasila dilupakan. Masalahnya penyelenggara negara sendiri tidak paham terhadap undang-undang. Padahal untuk merumuskan aturan itu harus mengacu pada GBHN yang saat ini sudah ada didalam UU atau beberapa TAP MPR yang bisa dijadikan sebagai rujukan dalam menentukan kebijakan," paparnya.
Sehingga, Ia mempertanyakan tentang hasil pemimpin di era reformasi ini yang seharusnya lebih baik dari era sebelumnya.
