Jum'at, 10 Januari 2025
"Pertamina di Indramayu sejak tahun 74 sampai sekarang banyak merampas hak masyarakat Indramayu," tutur Kepala Divisi Hak Sipil dan Politik LBH Bandung, Sahali SH, Selasa (19/6).
Dia memaparkan, PT Pertamina di wilayah Indramayu telah merampas hak rakyat khususnya Indramayu, mulai dari hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat, hak atas kekayaan alam yang tidak berdampak secara signfikan terhadap masyarakat sekitar, hingga merampas hak pekerjanya dengan memperbudak melalui sistem pekerja kontraknya. Hal ini juga, lanjutnya, mungkin akan dirasakan oleh Pertamina di wilayah lain.
Padahal, lanjutnya, dalam UU nomor 13 tahun 2003 pasal 56-59 tentang Ketenagakerjaan jelas menegaskan tentang bentuk pekerjaan yang boleh dengan sistem kontrak tan tidaknya itu bentuknya seperti apa.
"Praktek outsourcing Pertamina di indramyu itu dari awal lahir sudah ada, dengan bentuk subkontrak terhadap pekerjaan cleaning service pada awalnya dan brlanjut pada pkerja yang vital seperti operator mesin, bahkan sampai pada eksplorasi atau pengeboran. Sehingga skarang banyak buruh operator serta eksplorasi yang bekerja lebih dari 10 tahun statusnya masih pekerja kontrak," papar Sahali yang juga sebagai Sekjen BOR (Barisan Oposisi Rakyat) itu.
Selain itu, Dia juga memaparkan, Pertamina sejak berdirinya telah memporak-porandakan lautan yang menjadi mata pencaharian nelayan untuk menangkap ikan, sejak Pertamina hadir, laut tak lagi dihinggapi ikan-ikan buruan nelayan.
Dalam hal merampas hak keshatan rakyat, lanjutnya, Pertamina telah membuat masyarakat, khususnya di sekitar Pertamina Balongan telah banyak yang mengidap berbagai penyakit akibat limbah Pertamina.
"Pertamina di Balongan menamatkan tempat sandaran nelayan serta mempermudah laju ombak laut Indramyu yang berdampak abrasi. Gas kentut atau gas buang limbah Pertamina hampir setiap hari diraskan oleh masyarakat Balongan selama puluhan tahun, sehngga tidak aneh ketika masyarakat banyak yang mengidap penyalit Ispa," tandasnya.
