"Masuknya Indonesia sebagai negara gagal, menjadi bukti kegagalan rezim SBY-Boediono dalam membangun rasa aman dan nyaman bagi rakyatnya," ujar ujar anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo, Rabu (20/6).
Menurutnya, pendapat FFP itu sebagai kritik kepada Pemerintah Indonesia yang dalam tahun-tahun terakhir ini tampak begitu lemah dalam menjaga kerukunan antar elemen masyarakat Indonesia. "Saya kira, FFP menjadikan masalah kerukuran itu sebagai pijakannya menilai eksistensi Indonesia di masa depan," jelasnya.
Faktor lain yang juga dijadikan pijakan FFP, lanjutnya, adalah ketidakmampuan SBY-Boediono dalam menegakan hukum dalam arti luas dan yang sebenar-benarnya.
"FFP boleh jadi juga melihat kelemahan pemerintah RI dalam menghadapi tekanan dan kepentingan asing," terangnya.
Oleh karenanya Bambang menilai, semua persoalan itu pada akhirnya akan bisa diselesaikan oleh rakyat Indonesia sendiri. Namun, lanjutnya, persoalannya hanyalah momentum. Kalau kerukunan antar-elemen masyarakat sering terganggu akhir-akhir ini, itu terjadi Karena pemerintah minimalis dan cenderung melakukan pembiaran.
"Tetapi, kita bisa merasakan bahwa 99 persen rakyat Indonesia marah terhadap mereka yang merobek-robek kerukunan antar-elemen masyarakat," tegasnya.
"Kesimpulan saya, sebuah rezim pemerintahan di Indonesia boleh atau mungkin saja gagal, tetapi Republik Indonesia tidak akan pernah menjadi negara gagal. Sebab, eksistensi RI ada di pundak rakyat Indonesia, bukan di tangan sebuah rezim," tandasnya.