"Beliau merasa galau dengan banyaknya WNI yang berobat ke Luar Negeri. Ironisnya, Ibu Negara sendiri juga baru-baru ini berobat ke Luar Negeri. Tenaga Kedokteran domestik sebetulnya sangat profesional dan banyak sekali yang mumpuni dan mempunyai keahlian yang sangat baik," ujar Anggota DPR Komisi IX dari Fraksi Golkar, Poempida Hidayatullah Djatiutomo, Kamis (2/8)
Menurutnya, anggapan masyarakat berobat ke Luar Negeri karena lebih memberikan jaminan pelayanan dan perawatan, atau dikarenakan kurangnya dukungan alat-alat kesehatan yang canggih, tidak sepenuhnya benar.
Pasalnya, lanjutnya, fokus pembangunan sektor kesehatan kini sudah melangkah menuju sistem tanpa kelas yang secara ideal dapat dinikmati oleh semua masyarakat Indonesia secara menyeluruh.
Sehingga dengan demikian, kata dia, semua sarana dan prasarana pra-pelaksanaan BPJS pada 1 Januari 2014 nanti harus sudah disiapkan, agar secara optimal pelayanan kesehatan yang diinginkan dalam konteks di atas dapat terwujud tanpa kendala.
"Ini tentunya cambuk bagi pembangunan sektor kesehatan nasional, yang harus menjadi perhatian khusus seorang Presiden," tegasnya.
Selain itu, dia juga mengingatkan agar kinerja Kemenkes dalam efisiensi anggaran dan menghilangkan distorsi pemakaian anggaran harus serta merta ditingkatkan agar seluruh "benefit" dari pemakaian anggaran tersebut benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara menyeluruh.
"Kesejahteraan dokter, perawat, para-medik, bidan, dan tenaga kesehatan lain pun harus diperhatikan dan ditingkatan lebih baik lagi, agar kualitas profesionalisme mereka juga meningkat. Hal ini diharapkan kemudian dapat memacu komitmen dan kualitas layanan kesehatan yang mereka semua sediakan," jelasnya.
Lebih jauh, Dia juga menggarisbawahi bahwa persoalan industri Farmasi pun harus menjadi perhatian pemerintah, karena Industri Farmasi domestik pada saat ini hanya berbasis pada tahapan meracik obat. Bukan dalam konteks menciptakan produk obat-obatan.
"Kurangnya riset dalam bidang farmasi pun menjadi bagian yang membuat sektor kesehatan ini terbelakang. Pengawasan distribusi obat-obatan dalam menciptakan suatu industri yang "sustainable" pun masih jauh dari ideal," katanya.
Oleh karena itu, persepsi tentang pelayanan kesehatan domestik yang kurang mumpuni jelas diakibatkan oleh strategi kebijakan di sektor kesehatan yang tidak mengena dan tidak terintegrasi secara menyeluruh.
"Jangan salahkan jika ada WNI yang mampu untuk memilih berobat ke luar negeri," tandasnya.