Aktivis Buruh Dikriminalisasi Oleh Polri

Cuplik.Com - Jakarta - Setelah reda isu persekutuan KPK-Polri yang disinyalir telah mengkriminalisasi KPK dengan ditangkapnya penyidik KPK Novel Baswedan. Ternyata Polri pun diduga juga telah mengkriminalisasi buruh atas dalih pemalsuan surat di Bareskrim Polri.

Hal itu diungkapkan atas Hasil Komisi III DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia terkait Kriminalisasi Aktifis Serikat Pekerja di Bareskrim Mabes Polri.

"Ternyata, tak hanya menimpa KPK, Indikasi Kriminalisasi juga menimpa Dudik Murahman dan Benhard (mantan Pengurus Serikat Pekerja PT.Kymco). Mantan Ketua dan Serikat Pekerja tersebut di Dilaporkan Melakukan tindak Pidana Pemalsuan Surat di Bareskrim Mabes Polri," papar LBH FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia) Jawa Barat, Nyumarno, Rabu (10/10/12).

Ia menjelaskan, pemalsuan surat yang dimaksud dalam Laporan Polisi di tahun 2010 tersebut adalah dugaan Pemalsuan Surat Kuasa yang dipergunakan untuk mengajukan Permohonan Gugatan Pailit ke PN (Pengadilan Negeri) Niaga Jakarta Pusat.

Adanya upaya kriminalisasi tersebut, menurutnya terlihat dari, pertama, laporan dimaksud terindikasi menghalang-halangi Kegiatan Berserikat yang dilindungi UU. "Dimana Ketua dan Sekretaris Organisasi Pekerja di Pidanakan, yang mengakibatkan perjuangan untuk Anggota Serikat Pekerja terganggu," jelasnya.

Kedua, lanjutnya, penyidik pada Bareskrim Mabes Polri terindikasi terburu-buru dan dinilai gegabah menerima Laporan. "Bagaimana mungkin Laporan dugaan pemalsuan surat Kuasa bisa diterima, padahal keabsahan Surat Kuasa sudah diuji di PN Niaga Jakarta Pusat dan di Mahkamah Agung RI. Menjadi satu kesatuan dengan Amar Putusan yang dimenangkan oleh para Penggugat (buruh+Supllier lain)," paparnya.

Ketiga, kata dia, laporan Polisi terkait dijadikan dasar untuk menghalang-halangi kegiatan pemberesan harta pailit PT Kymco. "Menghalang-halangi Lelang Asset Harta Pailit," jelasnya.

Keempat, Bareskrim mengeluarkan Surat Pemblokiran Penerbitan Sertifikat di BPN atas Permohinan Penerbitan Sertifikat harta Pailit Kymco. "Yang menurut kami melampaui kewenangan-nya," katanya.

Kelima, Bareskrim mengeluarkan Surat yang ditujukan ke Pengadilan PTUN Bandung, sehingga menimbulkan Penetapan Penundaan Lelang asset Harta Pailit.

Dan Keenam, tambahnya, perkara yang dilaporkan dari tahun 2010 sampai sekarang tak kunjung usai. "Apakah akan di P21 (diteruskan ke Pengadilan) ataukah akan di SP3 (dihentikan perkaranya), seolah-olah di ombang-ambingkan Perkara yang ada sehingga menimbulkan pelebaran ke masalah-masalah baru," jelasnya.