Orang Miskin Menjamur, Kesenjangan Ekonomi Indonesia Meningkat‏

Cuplik.Com - Jakarta - Saat ini ketimpangan ekonomi di Indonesia meningkat tajam, orang miskin makin menjamur. Pasalnya penerima bantuan iuran untuk jaminan kesehatan rakyat miskin dialokasikan sebanyak 96,7 juta jiwa, atau sekitar 50 persen penduduk Indonesia. Hal itu berdasarkan data dari alokasi APBN 2013.

"Rakyat miskin bisa mencapai hampir 50% dari seluruh penduduk Indonesia. Penguasaan ekonomi hanya tertumpu pada sekelompok orang yang menyebabkan ketimpangan ekonomi semakin meningkat," ujar Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, Jumat (12/10/12).

Ia menjelaskan, Indonesia merupakan negara penyumbang terbesar kemiskinan di dunia. Berdasarkan keterangan WHO (World Health Organization) satu dari delapan penduduk dunia mengalami kelaparan dan satu dari 20 penduduk dunia mengalami gangguan jiwa.

Menurutnya, hal itu disebabkan karena praktik korupsi yang merajalela menyebabkan APBN yang bisa mencapai Rp. 1500 triliun hanya dirasakan sekelompok orang yang biasa disebut dengan pejabat eksekutif, anggota DPR, pengusaha, dan pejabat yudikatif.

"Kaum tani, nelayan, buruh, masyarakat miskin yang mayoritas penduduk di Indonesia hanya merasakan "remah-remah"nya saja. Semangat pemberantasan korupsi dijadikan mainan saja, tanpa keseriusan untuk mengikisnya. Presiden hadir ketika rakyat mencari-cari dan memplesetkan KPK menjadi 'Kemana Presiden Kita?'," paparnya.

Selain itu, lanjutnya, pidato SBY kemarin sebenarnya belum mendukung pemberantasan korupsi. Sikap SBY dinilai melokalisir kasus pada masalah korupsi simulator SIM di kepolisian.

"Betul SBY tegas menyatakan bahwa masalah Simulator SIM ditangani KPK, tetapi SBY juga tegas menyatakan bahwa masalah pengadaan barang tetap ditangani polri sendiri. Fakta yang ada, KPK saat ini tidak hanya menangani korupsi simulator (proyek sebesar Rp. 190 M) tetapi juga sedang menangani kasus proyek pengadaan STNK seharga Rp. 1 Triliun yang diduga kuat terjadi penyimpangan oleh polri sendiri," jelas Timboel.

Oleh karenanya, Ia menyimpulkan, SBY membolehkan KPK menangani kasus Simulator tapi melarang menangani kasus STNK dan lainnya yang nilainya lebih besar serta merugikan negara.

"SBY tidak serius menangani masalah korupsi. Pidato SBY kemarin lusa hanya membius rakyat. Rakyat harus diedukasi lebih jauh tentang korupsi di Polri," tandasnya.