Jelang Pilgub, Potensi Intoleran Meningkat

Cuplik.Com - Indramayu - Pemilihan Gubernur Jawa Barat yang akan diadakan pada bulan februari tahun depan, praktis meningkatkan suhu politik sejak jauh-jauh hari. Provinsi Jawa Barat sendiri tercatat sebagai wilayah yang masih banyak ditemui sikap intoleran di beberapa kota maupun kabupaten. Sikap intoleran sendiri merupakan sikap yang tidak menghargai perbedaan atau keberagaman yang terjadi di sekitarnya. Negara, dalam hal ini pemerintah dan aparat kepolisian, kurang begitu maksimal dalam menangani kasus intoleransi. Kondisi ini terungkap dalam diskusi menyoal perbedaan keyakinan di masyarakat yang diadakan oleh Pos Bantuan Hukum Berbasis Masyarakat (PBHBM) di Indramayu pada Jum'at (23/11/12) sore.

"Sistem yang dibangun oleh pemerintah dan kepolisian masih belum maksimal untuk mengantisipasi potensi intoleran. Jangankan mengantisipasi, sikap intoleran yang diwujudkan dalam bentuk kekerasan saja, diduga kepolisian melakukan pembiaran," ungkap Samuel Situmorang, peserta dari LBH Bandung.

Pria berkacamata ini menambahkan bahwa beberapa titik di Jawa Barat yang sempat terjadi kekerasan akibat sikap intoleran itu diantaranya Tasikmalaya, Bandung, Kuningan, dan Majalengka. Titik ini dikhawatirkan akan menyebar ke berbagai daerah di Jawa Barat mengingat eskalasi dukungan politik berasal dari basis-basis keagamaan di seluruh wilayah Jawa Barat. Dengan sejarah kekerasan berbasis sikap intoleran di provinsi ini, dikhawatirkan potensi intoleran itu bakal meningkat.

"Indonesia selalu disibukkan oleh kekerasan berbasis sikap intoleran ini. Negara kita rasanya tidak sempat mengurusi ekonomi dan pendidikan yang juga krusial untuk ditangani," demikian Sahali berpendapat.

Pegiat PBHBM yang sehari-hari berprofesi sebagai advokat ini menambahkan bahwa semua pihak meski bersama-sama menagih janji pihak kepolisian dan pemerintah setempat. Menurutnya, kedua lembaga ini memiliki peran besar untuk mewujudkan sistem untuk mengantisipasi munculnya gejala intoleransi tersebut.

Dalam diskusi yang dihadiri oleh banyak pegiat hukum dan sosial itu akhirnya disepakati pembentukan wadah untuk menjalankan fungsi kontrol kepolisian dan pemerintah daerah dalam mewujudkan daerah bebas sikap intoleran. Wadah yang disepakati kemudian bernama Aliansi Anti Kekerasan Indramayu (A2KI).