Namun hal ini dinilai kurang tepat oleh Poempida Hidayatullah, anggota DPR RI dari Fraksi Golkar. Pengusaha yang juga aktif di Kamar Dagang dan Industri (KADIN) ini menilai upaya yang dilakukan oleh APINDO akan menjadi bumerang. Poempida menilai keberadaan APINDO di Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit juga illegal, sehingga segala upaya hukum yang akan dilakukan APINDO tak akan berdampak apapun.
Ujung-ujungnya, melalui Ketua Umumnya, Sofjan Wanandi, APINDO hanya menyerahkan masalah pengupahan ini ke anggotanya masing-masing. Sehingga anggota DPR yang menggantikan Jeffrie Geovanie ini, menyatakan APINDO gagal menjembatani kepentingan pengusaha.
“Seharusnya pemerintah meski mengupayakan jalan keluar yang terbaik bagi pengusaha dan buruh. Keduanya harus ditempatkan pada kerangka hukum yang benar. Namun, patut dicatat bahwa pengusaha jangan menyalahkan buruh, karena mereka hanya mengklaim kesejahteraan yang menjadi haknya,” tutup Poempida kepada Cuplik.com.