Nelayan Serukan Persatuan Lawan Tengkulak Nakal

Hal itu diungkapkan dalam rangka menyambut Hari Nusantara (Bahari) yang diperingati setiap 13 Desember. Rencananya SNI akan menurunkan ratusan nelayan mendatangi gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Istana Negara. Para nelayan tersebut datang dari berbagai provinsi seperti Jawa Barat, Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Timur, Sulawesi Barat, dan Bali.

"Jika para nelayan tradisonal terikat oleh tengkulak dengan hitungan 1 perahu adalah 25 juta. Maka bisa membebaskan sekitar 1.200.00 nelayan tradisonal yang tidak bisa menjual ikan secara leluasa dan tidak dimonopoli harga oleh para tengkulak," ujar Sekjen SNI, Budi Laksana kepada cuplik.com, Selasa (11/12/12).

Menurutnya, pemerintah belum pernah serius membahas persoalan nasib nelayan tradisional yang selama ini menjadi kelompok yang terpinggirkan. Padahal, lanjutnya, sudah 55 tahun Deklarasi Djuanda, namun ekploitasi sumber daya kelautan termasuk pencurian ikan oleh kapal asing semakin meningkat dari tahun ke tahun.

"Selama satu dekade terakhir negara mengalami kerugian sebesar 30 trilyun pertahun dari pencurian ikan oleh kapal asing. Itu Jika harga satu kilogram ikan adalah 2 dolar dan ikan yang dicuri 166 ton pertahun. Jumlah yang sangat fantastis," papar Budi.

Budi menjelaskan, tujuan dari Deklarasi Juanda adalah kedaulatan bagi rakyat Indonesia dalam hal ini nelayan tradisional guna memanfatkan dan mengelola sumber daya perikanan secara fair dan adil.

"Nyatanya justru para nelayan Indonesia dilupakan dalam setiap momentum Hari Nusantara padahal peran penting para nelayan adalah suatu yang strategis guna mempertahankan kedaulatan NKRI," jelasnya.

Sehingga Budi menilai, pemerintah dalam pengambilan keputusan bahkan kebijakan yang mendorong kepada industrialisasi perikanan lebih kepada investasi yang hanya mengejar pendapatan negara dan mengbaikan hak-hak nelayan tradisional. baik hak wilayah tangkap nelayan tradisonal, hak melintas, dan hak perairan bersih dan sehat.

"Tapi justru malah mempersempit wilayah tangkap nelayan tradisonal dengan alasan konservasi dan wisata," katanya.

Untuk itu, pihaknya mendesak pemerintah untuk selalu melibatkan nelayan dalam menentukan kebijakan masalah kelautan.