Jum'at, 31 Januari 2025
Sedangkan jumlah penduduk adalah salah satu faktor tingginya angka kemiskinan negeri itu, menurut para pakar ekonomi Filipina. sedangkan Gereja Katolik Filipina berpendapat kemiskinan adalah akibat kegagalan pemerintah memberantas korupsi dan menyediakan lapangan kerja.
"Rakyat miskin bukan karena buruknya akses ke kontrasepsi. Mereka miskin karena tidak memiliki pekerjaan. Beri mereka pekerjaan dan itu akan menjadi perencanaan keluarga alami untuk mereka," kata Pastur Melvin Castro, selaku Sekretaris Eksekutif Konferensi Waligereja Filipina, seperti yang dilaporkan Kompas.com (18/12/12).
Atas dasar itu, Gereja Katolik tidak menyukai rencana ini dan mengatakan pengaturan kelahiran menggunakan kontrasepsi adalah perbuatan amoral. Dan undang-undang ini akan memicu munculnya legalisasi aborsi.
Akibatnya, rakyat kebanyakan sulit mendapatkan akses alat-alat kontrasepsi. Semenjak tahun 2000 Wali Kota Manila Jose Atienza, seorang penganut Katolik yang taat, melarang penjualan alat kontrasepsi di seluruh klinik di Manila, Resistensi Gereja Katolik ini kemudian menular ke sejumlah pejabat Filipina.
