Cuplik.Com - Indramayu - Calon Gubernur Jawa Barat, Irianto MS Syafiuddin alias Yance, diduga melakukan korupsi yang merugikan negara milyaran rupiah. Hingga saat ini tak satu pun kasus terungkap secara tuntas.
Hal itu dipaparkan oleh Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (ALAMAK) Indramayu atas dugaan kasus korupsi yang dilakukan Yance saat menjabat menjadi Bupati Indramayu selama dua periode (2000-2010).
"Kasus-kasus ini harus segera diproses kejelasannya, agar diketahui siapa sebenarnya pelakunya," ujar Koordinator Umum (Kordum) ALAMAK, Sutrisno, Kamis (27/12/12).
Menurut data yang tercatat oleh ALAMAK, kasus-kasus dugaan korupsi Yance adalah sebagai berikut:
- Kasus yang melibatkan Suhaeli, mantan Kadisdik Indramayu, yang juga adik ipar Yance, terbukti merugikan negara dengan mengkorupsi APBD sebesar Rp 1,1 miliar yang diperuntukkan sebagai Tunjangan Khusus Sekolah Unggulan. Oleh Pengadilan Negeri Indramayu Suhaeli divonis 1 tahun lebih namun tidak dikurung hingga sekarang.
- Pengadaan Komputerisasi (Disdik) sekitar Rp 5 miliar.
- PPK-IPM (Disdik) sekitar Rp 7, 2 miliar.
- Proyek Break Water (Diskanla) sekitar Rp 10, 2 miliar.
- Black Rekening PDAM Indramayu sekitar Rp 11 miliar lebih.
- Sistem Informasi Keuangan Daerah-SIKD (Bag. Keuangan Pemda Indramayu) sekitar Rp 607 juta.
- Dana makan-minum kepentingan politik (SETDA) sekitar Rp 6 miliar lebih.
- Jembatan Pecuk tahap I dan II (PU Bina Marga) sekitar Rp 4,3 miliar.
- PLTU Sumuradem: mark up luas tanah dan harga tanah (P2TUN) sekitar Rp 40,32 miliar
- Dana koordinasi mempetieskan kasus ijazah Sarjana S.Ip Asli tapi palsu (Aspal) Yance (Universitas Terbuka) sekitar Rp 165 juta.
- APBD Gate-PORDA IX tahun 2003 sekitar 40 miliar lebih.
- KKP Sapi (Dinas Pertanian) sekitar Rp 2 miliar.
Sehingga, dari 12 dugaan kasus korupsi tersebut total Rp 127,872 miliar.
Bukan hanya itu, ALAMAK juga menduga kasus-kasus lain yang melibatkan Yance yang belum diketahui berapa besar kerugiannya, antara lain seperti :
- Ijazah Sarjana Ilegal dan Kelas Jauh yang diluluskan menjadi CPNS-PNS lewat SK Bupati
- Dana APBD yang disetor oleh Dinas/SKPD ke DPD Partai Golkar Indramayu sekitar 2 juta/SKPD/bulan
- Dugaan Ijazah Ilegal SE Yance tahun 2002 (karena Kelas Jauh)
- Kasus mencetak Foto Yance di Al-Qur'an
- Penggusuran tanah milik dan pemalsuan sertifikat hak milik untuk pembangunan proyek Jalan Pantura
- Perusakan Fasilitas negara oleh Ketua Pemuda Pancasila dan KNPI menjelang Pilgub Jabar 2007.
Oleh karenanya, pihak ALAMAK mendesak aparat penegaak hukum agar segera menindaklanjuti kasus-kasus tersebut, agar diketahui masyarakat, khususnya Indramayu.
Sutrisno juga mengatakan bahwa data-data tersebut juga berasal dari LSM Pusat Kajian Strategis Pembangunan Daerah (PKSPD) yang diketuai oleh Oushj Dialambaqa alias mas Oo.
"Penegak hukum harus segera mengungkap kasus-kasus tersebut dan memenjarakan pelaku yang terbukti terlibat. Karena keadilan tidak harus menunggu," tandas Sutrisno.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi dari pihak terduga.
