Provinsi Cirebon, Antara Pro dan Kontra

Cuplik.Com - Indramayu - Pembentukan Provinsi Cirebon yang digagas oleh Presidium Pembentukan Provinsi Cirebon (P3C) masih menemui jalan terjal. Setidaknya, upaya P3C masih harus bekerja keras untuk meminta dukungan berbagai pihak.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Kamis (17/01/13) ini, unjuk rasa menuntut pembentukan Provinsi Cirebon kembali digelar oleh P3C. Unjuk rasa yang berlangsung di sekitar lampu merah simpang Lohbener ini sempat memacetkan jalan.

Beberapa pengguna jalan yang ditemui Cuplik.com memaparkan kekecewaannya atas unjuk rasa tersebut. Mereka menyatakan keberatan atas penutupan jalan yang menyusahkan seluruh pengguna jalan tersebut.

Tak hanya soal aksi unjuk rasa saja, wacana Provinsi Cirebon yang diusung oleh P3C ini dikecam oleh Adhe Mashadi, mantan Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indramayu.

"Sampai saat ini pembentukan provinsi Cirebon masih di anggap sebagai masalah, bukan menjadi solusi demokrasi," ungkap pegiat demokrasi ini saat dihubungi Cuplik.com.

Pria yang juga tim sukses dari pasangan calon independen di pilgub Jabar, Dikdik dan Cecep, ini menambahkan, bahwa aksi-aksi yang terjadi harus sama2 di kutuk, karena tidak elegan dan terkesan ada arogansi dari kelompok tertentu yang ingin mengganggu jalannya pemilihan gubernur Jawa Barat.

Namun, Hadi Hartono, Ketua Fraksi PKS DPRD Indramayu punya pandangan lain. Anggota Komisi B, DPRD Indramayu ini menyatakan kesetujuannya atas pembentukan provinsi Cirebon.

"Saya setuju jika agenda itu merupakan representasi dari rakyat lewat wakilnya di dewan serta ditempuh berdasarkan aturan," ungkap Hadi.

Hadi meminta agar P3C meyakinkan semua daerah penyangga, agar pembentukan ini bisa disetujui oleh semua pihak.

"Hal ini untuk menghindari tudingan bahwa P3C merupakan kepentingan politik tertentu. Apalagi ini jelang pemilihan gubernur Jawa Barat," ungkap alumni ekonomi Unisba tersebut.

Sedangkan ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Universitas wiralodra, Suriah, mengungkapkan jika agenda pemekaran ini hanya hangat jelang agenda demokrasi tingkat provinsi saja.

"Kajiannya harus jelas, apakah Provinsi Cirebon nanti semua rakyat sejahtera ataukah hanya pelampiasan syahwat politik elit P3C saja," pungkas mahasiswa bahasa inggris ini.