"Sangat banyak kejanggalan di dalam proyek ini, terutama dalam penetapan harga dan manfaat barang yang hendak dibeli," ujar Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta Sahputra Pane, Selasa (22/1/13).
Ia memaparkan, seperti halnya harga kuda yang akan dibeli Polri mencapai Rp 468 juta perekor. Harga anjing Rp 150 juta perekor, perahu karet Rp 156 juta perunit, laptop Rp 28 juta perunit, eksternal hardisk Rp 7 juta, kendaraan SAR darat Rp 2,7 miliar perunit, dan perlengkapan lainnya.
"Harga kuda yang sama dengan harga mobil mewah itu akan dibeli Polri sebanyak 20 ekor dan anjing 90 ekor. Untuk perahu karet Polri akan membeli sebanyak 200 unit," paparnya.
Padahal, lanjutnya, anggaran Proyek POPSP itu sendiri di luar anggaran Polri tahun 2013 sebesar Rp 43,4 triliun. Proyek POPSP ini merupakan anggaran tambahan yang sudah disetujui DPR pada Nopember 2012 lalu.
"Dalam waktu dekat akan dilakukan berbagai pelelangan untuk proyek POPSP ini. Diperkirakan ada 69 item proyek pengadaan di dalam POPSP," jelasnya.
Oleh karena itu, IPW mendesak KPK unttuk segera mengawasi proyek POPSP ini secara ketat, dengan cara menurunkan tim pencegahan korupsi maupun tim investigasi.
"Tujuannya agar jangan sampai oknum-oknum DPR ikut cawe-cawe dalam proyek ini. Selain itu proyek senilai Rp 1,8 triliun ini tidak menjadi arena kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) baik di internal maupun eksternal Polri," kata Neta.
Lebih jauh IPW menilai, dari pendataan IPW selama ini, cukup banyak proyek pengadaan di Polri yang bersifat mubazir.
"Padahal dana yang dikucurkan untuk proyek pengadaan itu mencapai ratusan miliar rupiah," pungkasnya.