Jum'at, 31 Januari 2025
Calon Gubernur Jawa Barat, Rieke Diah Pitaloka menilai, perilaku Aceng Fikri sebagai Bupati Garut dengan menikahi anak dibawah umur secara siri dan menceraikan dalam hitungan jari telah menuai kontroversi ini, merupakan bukti yang memperlihatkan rusaknya moral pejabat.
"Secara pribadi, berulang kali saya mengecam bukan hanya tindakannya yang terang-terangan 'melecehkan perempuan' tapi juga sekaligus memperlihatkan kebangkrutan moril pejabat publik," ujar Rieke, Kamis (24/1/13).
Bupati Garut juga dianggap telah melanggar hukum yakni UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat 2: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" dan UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 27 ayat f "menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah".
"Secara etis dan wilayah moral sosialpun, sungguh merupakan penghinaan terhadap rakyat, secara terang-terangan mempertontonkan sebuah arogansi kekuasaan yang mandul empati terhadap rakyatnya." jelasnya.
Oleh karenanya, putusan MA tersebut menurut Rieke bukan hanya memperlihatkan keberpihakan lembaga peradilan terhadap kaum perempuan, lebih dari itu, hal ini menjadi momentum penegakan hukum yang memperlihatkan tiga poin penting.
Pertama, setelah sekian lama kita dibuat prihatin atas putusan hukum yang hanya bertaring pada mereka yang lemah, "Kali ini saya melihat secercah harapan bahwa putusan di lembaga peradilan kita masih bisa berpijak pada rasa keadilan publik," jelas Rieke.
Kedua, lanjutnya, di era otonomi daerah ternyata ketika hukum ditegakkan tanpa tebang pilih, mitos "raja-raja kecil" kebal hukum bisa dipatahkan.
Ketiga, membuktikan adanya peran dan partisipasi publik. "Ketika rakyat bergerak bersama untuk mendorong perubahan ke arah yang lebih baik, maka tidak ada satupun kekuatan yang bisa menahannya. Bukan hanya praktek transaksional yang tak berlaku, dalam kasus Bupati Aceng, kita semua mendapatkan pelajaran berharga bahwa rakyatlah sesungguhnya yang menjadi penentu sebuah kekuasaan politik," terangnya.
Selain itu, diketahui, Kabupaten Garut tercatat sebagai salah satu daerah tertinggal, bagi Rieke, implikasi yang paling menyedihkan adalah RSUD terancam bangkrut karena sistem dan kebijakan politik anggaran yang sangat tidak profesional dan berindikasi korupsi.
"Ketika rakyat ada dalam kemiskinan dan berjibaku dalam kehidupan yang sangat sulit, tentu sebuah pengkhinaan terhadap rakyat dengan mengumbar hasrat syahwat bahkan secara terbuka dan terang-terangan di depan publik," pungkasnya.
