Hal itu diungkapkan atas penyikapan terhadap rencana Bupati Indramayu dan beberapa instansi terkait yang akan menggelar acara Ikrar Damai dan Doa Bersama untuk Pilgub Jabar di Kabupaten Indramayu yang akan dilaksanakan di Aula Nyi Endang Darma Ayu, Universitas Wiralodra (Unwir), besok (31/1/13). Sehingga acara tersebut dinilai hanya formalitas belaka.
"Seyogyanya diawali dengan sikap tidak melanggar aturan dari Para Pengundang atau Pemrakarsa acara tersebut. Apalah Artinya Ikrar Damai apabila Penguasa menjadi Dalang, PNS jadi Wayang dan Rakyat ditipu oleh Penguasa yang cara membagi-bagikan duit rakyat melalui APBD yang diklaim duit para calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang bertujuan semata-mata untuk mempengaruhi sekaligus membeli suara Rakyat," ujar Wakil Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono, Rabu malam (30/1/13).
Diketahui, Bupati Indramayu, Anna Sophanah adalah istri dari calon Gubernur Jawa Barat, Irianto MS Syafiuddin alias Yance yang dipasangkan dengan Tatang Farhanul Hakim.
Menurutnya, komitmen Ikrar Damai seharusnya bukan hanya seremonial dengan berpegang tangan, tandatangan, bahkan berpelukan bersama semata. Namun, sebenarnya ikrar damai tak perlu dilakukan apabila Semua Calon Gubernur atau Wakil Gubernur tidak melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan dalam Pilgub Jabar.
"Sudah menjadi hal yang bukan Rahasia Lagi, PNS di Indramayu dipolitisasi untuk mendukung salah satu Calon Gubernur. Sehingga Kami mengharapkan kepada semua Pemrakarsa Acara ini, untuk meniatkan diri dulu untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran aturan Pilkada,"
Pihaknya menganggap bahwa selama ini, pemerintah Indramayu sangat andil dalam melakukan kampanye terselubung, seperti mobilisasi para PNS untuk memilih salah satu calon, bahkan ia mencontohkan atas kasus seorang Camat yang jelas-jelas melakukan kampanye terselubung, yang saat ini kasusnya sedang digodok di Panwaslu setempat, namun juga tak tahu tindaklanjutnya.
"Jangan paksa atau tekan para PNS, TNI, Polri, Camat, Kuwu (Kepala Desa), RW, RT, untuk mendukung salah satu calon, Biarkan KPUD atau Panwaslu benar-benar jadi wasit, tidak berpihak dan jangan tipu rakyat dengan duit milik rakyat sendiri dari APBD, serta jangan pernah membeli suara rakyat," tegasnya.
Sehingga, Ia mengharapkan, apabila pemerintah Indramayu sendiri tidak melakukan hal-hal yang melanggar aturan, maka Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat akan berjalan baik dan damai.
Acara tersebut diselenggarakan oleh Bupati Indramayu, Kapolres Indramayu, Dandim 0616 Indramayu, Kajari Indramayu, Ketua KPU Indramayu dan Ketua Panwaslu Indramayu.